Indeks Pulau G

Janji manis Gubernur Anies untuk menghentikan reklamasi lagi-lagi terbentur vonis hukum. Dia diminta memberikan izin reklamasi Pulau G.

Perubahan nama Pulau Reklamasi ini
dapat dimaknai sebagai penanda munculnya
harapan baru bagi warga DKI Jakarta.

Anies Baswedan perlu membuat peraturan daerah tentang pengelolaan pulau buatan yang kadung jadi setelah izin reklamasi dicabut.

Anies Baswedan mengganti nama pulau C, D dan G. Keputusan Anies itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 tahun 2018.

Penyidik Polda Metro Jaya menilai pajak pembeli untuk Pulau D dianggap merugikan negara. Ombudsman mendalami dugaan maladministrasi atas izin reklamasi.

Pengurukan sisa Pulau G, yang dibangun anak usaha Agung Podomoro Land, hanya menunggu rekayasa teknologi atas aliran air dingin pembangkit listrik PLN Muara Karang.

Di tengah mandeknya pembahasan dua Raperda Reklamasi di DPRD DKI Jakarta, Pergub DKI tentang Rancang Kota Pulau G diterbitkan.

Selain akan mengajukan gugatan ke PTUN, KSTJ juga akan melaporkan ke Ombudsman terkait pencabutan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta.

Sekda DKI Jakarta mengatakan, pencabutan moratorium dilakukan karena PT Muara Wisesa Samudra (MWS) bersedia memenuhi enam syarat yang diberikan KLHK.

Pengembang Pulau G akan diminta memperbaiki lagi dokumen Amdal Perubahan. Perbaikan itu mengikuti pilihan solusi, yang akan ditetapkan Kemenko Kemaritiman, untuk mengatasi gangguan terhadap PLTGU Muara Karang.

Keputusan mencabut sanksi administratif atau moratorium Pulau G akan ditentukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Jumat (29/9/2017) mendatang.

Pemprov DKI Jakarta sudah menerima surat pencabutan moratorium Pulau C dan D dari Kementerian KLHK.

Tim teknis bentukan Kemenko Kemaritiman sudah menentukan solusi untuk mengatasi gangguan Pulau G terhadap PLTGU Muara Karang. Solusi itu akan diusulkan kepada Menteri Luhut Pandjaitan untuk segera disetujui.

Masalah listrik di Pulau G, menurut Luhut sudah bisa teratasi dengan rekayasa teknologi, sehingga reklamasi Pulau G bisa dilanjutkan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang enggan berkomentar soal surat Pemprov DKI ke KPK terkait rekomendasi untuk melanjutkan pembahasan tentang reklamasi.

Diusulkannya pencabutan moratorium itu dilakukan setelah pada 19 Juni lalu Mahkamah Agung memenangkan PT MWS dalam gugatan kasasi para nelayan terkait Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.