Indeks Prolegnas 2021

Selain capaian kinerja minim, persoalan lain muncul saat 3 dari 5 RUU yang baru disahkan DPR kembali terdaftar di Prolegnas 2022.

Formappi menilai kinerja DPR lamban terhadap RUU yang berpihak pada kepentingan publik seperi RUU PDP, RUU TPKS dan RUU Penanggulangan Bencana.

Badan Legislasi DPR mengusulkan perubahan Prolegnas 2021 terhadap lima undang-undang.

Hal ini lantaran selama 2 tahun bekerja, DPR periode 2019-2024 hanya mampu mengesahkan 4 rancangan undang-undang (RUU) Prioritas.

RUU Pemilu diganti dengan RUU Perpajakan, sementara RUU Larangan Minol diubah dari usulan anggota DPR menjadi usulan Baleg.

RUU Minol yang sempat ditolak tetap masuk Prolegnas 2021 dan menjadi usulan Baleg (sebelumnya usulan 21 anggota DPR lintas fraksi).

Dalam rapat Baleg DPR RI tersebut, satu-satunya partai yang mendukung revisi UU ITE masuk prioritas ialah Partai Demokrat.

Raker Baleg DPR RI dengan pemerintah dan PPUU DPD RI menyepakati RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Baleg DPR menyatakan pembahasan RUU KUHP harus menunggu keputusan apakah RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 atau tidak.

Revisi UU ITE akan diputuskan masuk proglenas prioritas 2021 atau tidak melalui rapat paripurna atau menggelar raker ulang.

Empat dari sembilan fraksi partai DPR menolak revisi UU Pemilu yang sebelumnya disepakati semua fraksi.

Badan Legislasi (Baleg) DPR belum satu bahasa terkait RUU Minol sehingga Pemerintah masih dalam posisi melihat bagaimana perkembangan selanjutnya.