Indeks Politik

Ongku Parmonangan mengusulkan penyelenggara pemilu berasal dari partai politik agar biaya lebih murah dan tak harus independen.

Politikus Demokrat juga mempersoalkan kinerja DKPP yang hanya memberikan teguran keras ke Ketua KPU padahal kerap melanggar etika.

Parpol akan mengejar kursi gubernur atau wagub sehingga masalah latar koalisi bukan lagi pertimbangan utama.

Politikus PSI Grace Natalie belum mau merinci penugasan yang diberikan Jokowi.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mereka anti moral hazard pemilu, anti money politics, sehingga tidak melegalkan politik uang. 

Berikut ini daftar negara yang mendukung dan menolak Palestina menjadi anggota PBB.

Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang belum dilantik harus bersedia mengundurkan diri bila maju Pilkada 2024.

Hugua mengusulkan agar politik uang dilegalkan dalam PKPU dengan batasan tertentu.

Pembatasan lewat Pasal 50B ayat 2 butir c itu dinilai merontokkan independensi media dalam mencari kebenaran.

Politisi Nasdem berharap proses penyusunan kabinet Prabowo-Gibran memiliki landasan yang komprehensif dan proporsional.

Qodari membantah bila mendapat tawaran menteri karena sudah diajak kunjungan kerja bersama Jokowi.

Titi Anggraini sebut caleg yang baru terpilih tapi maju pilkada hanya mempermainkan mandat rakyat.

Revisi UU MK kali ini dinilai sebagai upaya menjaga kepentingan politik dengan menendang hakim konstitusi yang tidak sejalan.

Alasannya, Khofifah merasa nyaman sekaligus produktif saat bekerja sama dengan Emil Dardak selama duet Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo belum pernah membahas komposisi menteri.

Video yang tersebar di Instagram menggabungkan dua video dari momen yang berbeda, yaitu pernyataan Hashim di Pemilu 2024 dan Prabowo pada Pemilu 2019.

Mengenal apa itu presidential club yang ingin dibentuk Prabowo Subianto dan apakah Megawati Soekarnoputri akan ikut bergabung?

Nurul mengklaim RUU Penyiaran tidak bermaksud memberangus kebebasan pers. Komisi I DPR terbuka terhadap masukan publik.

Jokowi mengaku heran saat ditanyakan wacana pembentukan DPA yang dimunculkan Bambang Soesatyo.

Mahfud MD menolak revisi UU MK karena pembahasan akan dilakukan pemerintah & DPR RI jelang Pemilu 2024.