Indeks Politik

Wakil Ketua DPD PDIP Jateng sebut pengambilan formulir memang bisa diwakilkan dengan catatan harus ada surat kuasa.

Ahok mengaku siap jika partai memberi penugasan apa pun, termasuk maju di Pilgub Sumut 2024.

Evaluasi kaderisasi dilakukan setelah adanya anggota partai yang melanggar etika politik dan konstitusi terkait pencalonan Pilpres 2024.

Megawati tidak segan-segan memecat kader PDIP yang enggan turun ke bawah bersama rakyat.

Rakernas V PDIP mengamanatkan Megawati untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan ke depan.

PDIP akan melakukan evaluasi atas pola kaderisasi partai setelah ada anggotanya yang melanggar etika dan konstitusi.

Ahok mengatakan, keputusan maju dalam Pilgub Sumut menunggu keputusan DPP PDIP melalui forum Rakernas.

Puan tidak berkomentar banyak saat disinggung soal pergantian ketum PDIP. 

Astri menyebut perubahan ini tidak sekadar menggabungkan dua TPS menjadi satu.

Andi beralasan Danny Pomanto merupakan kader PDIP sehingga menjadi prioritas untuk diusung.

Ono menerangkan PDIP Jawa Barat telah membuka komunikasi dengan seluruh partai yang ada.

Rapidin sebut Pilgub Sumut akan menjadi area pertarungan tingkat tinggi dan sorotan nasional karena keberadaan Bobby Nasution.

PPP dinilai berpeluang besar membuka bursa pimpinan baru sebagai hasil evaluasi pemilu.

Adian mengatakan rakyat harus bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara riang dan gembira.

Megawati menekankan pentingnya check and balance bagi pemerintahan ke depan yang akan dipimpin Prabowo-Gibran.

Megawati mengutip pernyataan dari sejumlah pakar bahwa Pemilu 2024 sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi.

Amalia Ikhlasanti menyebut ada tiga masalah utama dalam revisi UU Penyiaran. Apa saja?

Menurut Megawati, jumlah menteri tidak perlu banyak namun diisi oleh kalangan profesional atau zaken kabinet dan dapat bekerja sama dengan baik. 

Megawati mengingatkan Andika untuk tetap sejalan dengan nilai dan ajaran yang ada di PDIP.

Dalam pidato pembukaan Rakernas-V PDIP di Kawasan Ancol, Megawati menyoroti revisi Undang-Undang MK & Undang-Undang Penyiaran yang menurutnya serampangan.