Indeks Pns Koruptor

ICW menilai putusan MK yang menolak uji materi pasal 87 ayat (4) huruf b UU seharusnya mendorong Kemendagri dan Kemenpan-RB segera memecat semua PNS yang terbukti korupsi. 

Jokowi harus lebih tegas menangani persoalan ini karena PNS koruptor yang masih digaji justru merugikan negara.

Permasalahan ini menunjukan kelalaian kepala daerah dalam menangani permasalahan korupsi.

KPK meminta instansi pemerintahan untuk segera memberhentikan para PNS yang korupsi. Data BKN per 14 Januari 2019, baru 393 PNS yang diberhentikan secara tidak hormat.

Ada kesesuaian antara anggaran besar kementerian/lembaga dengan PNS yang terlibat tipikor

Terdapat 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS.

Korupsi tak hanya menjangkiti lembaga legislatif, tapi juga marak di institusi eksekutif seperti kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah dengan dinasti politiknya.

PNS koruptor yang status hukumnya sudah inkrah akan diberhentikan dengan tidak hormat paling lama Desember 2018.

Dari 2.259 PNS korup Pemerintahan Daerah yang masih aktif se-Indonesia, jumlah terbanyak berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut data BKN, Pemprov DKI paling banyak pekerjakan PNS koruptor untuk tingkat provinsi, sedangkan tingkat instansi pemerintah pusat Kemenhub paling banyak.

Di posisi kedua ada Provinsi Sumatera Utara, dengan total ada 33 PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui kesalahannya, karena sempat menerbitkan Surat Edaran pada 2012 silam, yang berakibat pada belum dipecatnya 2.357 PNS koruptor hingga kini.

PNS yang paling banyak terlibat tindak pidana korupsi adalah Kementerian Perhubungan, yakni sebanyak 16 PNS.

"Misalnya satu orang terima gaji Rp5 juta, kalikan saja 2.357 orang per bulan," ujar Bima.