Indeks Pks

Idrus Marham memprediksi akan ada dua partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, menilai jika Anies berlaga kembali di pemilihan kepala daerah Jakarta akan menurunkan citra.

Menurut Surya Paloh, sejumlah partai politik membutuhkan jeda selepas putusan MK soal Pilpres 2024. Setelah itu mereka baru membahas Pilgub Jakarta. 

PKS mengeklaim partainya menjalin hubungan baik dengan seluruh partai politik, termasuk Gerindra.

Sikap parpol-parpol yang mulai melempem untuk mengajukan hak angket di DPR disebabkan kentalnya pragmatisme politik di Indonesia.

Menurut Ahmad Syaikhu, sosok Anies kini sudah bergerak menjadi pemimpin di level nasional. Maka itu, jangan didegradasi kembali sebagai tokoh daerah. 

Hak angket bisa diajukan minimal oleh dua partai yang berada di DPR RI, dan ditandatangani oleh 25 anggota DPR RI. PKS belum punya teman untuk mengajukan.

Mardani Ali Sera, menanggapi santai dan mengakui masih ingin fokus di DPR.

PKS sebaiknya tidak memaksakan diri mengusung kader sendiri di Pilkada DKI Jakarta 2024.

DPW PKS DKI Jakarta menilai kans Mardani Ali Sera untuk dipilih jadi cagub tinggi.

Kuasai kursi DPRD Jakarta, PKS buka peluang usung Sohibul Iman dalam Pilgub Jakarta 2024.

Majelis Syura PKS mengamanatkan Fraksi PKS DPR RI untuk terus mendorong hak angket kecurangan Pemilu 2024.

"Intinya adalah diskusi bersama tentang Indonesia masa depan. Tidak spesial untuk berbicara tentang hasil pemilu ini," kata Jusuf Kalla.

Driver ojek online maupun kurir walaupun berstatus mitra dinilai telah berkontribusi terhadap perusahaan sehingga layak diberikan tunjungan hari raya.

Ketiga partai Koalisi Perubahan masih menunggu pengumuman KPU pada 20 Maret 2024. Setelah itu baru akan menentukan jadi oposisi atau ikut di pemerintahan.

PKS memperoleh 18 kursi DPRD DKI 2024-2029, sementara PDIP dan Gerindra perolehan kursinya turun drastis.

Afifuddin selaku pihak KPU RI yang memimpin pleno tersebut menyarankan agar saksi PKS menempuh jalur hukum atas selisih perolehan suara yang terjadi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU DKI, PKS dapat 1.012.028 suara, disusul PDIP di urutan kedua dengan 850.174 suara.

Heru Budi seharusnya menunda pencabutan KJP Plus dan KJMU hingga ekonomi warga DKI pulih.

Kunto menilai ceruk pemilih partai berbasis massa Islam tidak berekspansi lebih besar, suara mereka terbagi di beberapa parpol.