Indeks Pilkadaserentak

Nama Gibran dan Kaesang masuk dalam bursa Pilwakot Surakarta 2020. Akankah Jokowi akan memanfaatkan ini sebagai momentum membentuk dinasti politik?

Sejumlah pasangan calon sudah mendaulat sebagai pemenang versi hasil hitung cepat lembaga survei. Tapi tak demikian dengan Papua.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan wacana mencabut hak politik PNS harus dikaji secara komprehensif.

PDIP merasa apa yang dikemukakan SBY sebatas playing victim–yang menurut mereka tak lagi laku "dijual".

Pilgub Jawa Barat dan Jawa Timur diprediksi ketat. Meski masa kampanye sudah selesai, bukan berati habis pula upaya mengerek tingkat kedipilihan (elektabilitas).

Pelayanan publik dimasukkan Sudirman-Ida sebagai permasalahan pokok di Jawa Tengah. Untuk mengembangkan dunia wirausaha, Sudirman-Ida tiru program OK OCE ala Anies-Sandi.

Pilkada tak langsung kembali diwacanakan oleh Bambang Soesatyo, Ketua DPR, dengan dalih agar korupsi bisa diberantas. Padahal klaim ini diragukan.

Sekitar 1.998.426 pemilih pemula tak bisa menyalurkan hak suaranya lantaran tak memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

Jaringan Advokasi Tambang mengatakan pada momen Pilkada biasanya izin usaha pertambangan diobral oleh Pemda demi memperoleh dana segar untuk kampanye. 

KPK menetapkan tersangka beberapa calon kepala daerah di kasus korupsi. Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) ingin menunggu hingga Pilkada selesai bila ada kasus pidana yang melibatkan cakada.

KPU dan Bawaslu menegaskan tindakan KPK dalam penetapan tersangka beberapa calon kepala daerah tidak bakal mengganggu proses Pilkada.

KPU punya alasan substansial mengapa melarang partai pajang foto presiden. Tujuannya agar fokus kampanye nanti adalah visi dan misi.

KPU melarang memasang gambar tokoh nasional sebagai alat peraga kampanye yang tidak ada kaitannya dengan partai. Bagaimana respons parpol terkait kebijakan ini?

KPU seharusnya bisa mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang spesifik mengatur pembatalan atau ketentuan soal potensi mengundurkan diri bagi kandidat yang terkena OTT KPK.

Pasangan calon Demokrat-PKB gagal maju di Pilkada Sumatera Utara dan Garut. Mereka bakal menempuh jalur hukum karena merasa keputusan itu tidak tepat.

Pelaksanaan dana bansos dan hibah kerap diikuti slogan-slogan bernada politis.

Mengapa Bawaslu sulit membawa praktik politik uang ke ranah pidana Pemilu, padahal UU Pilkada sudah mengaturnya?

Ada anggapan bagi bakal calon kepala daerah yang memiliki harta minim bahkan minus berpotensi ditunggangi saat kampanye atau hingga nanti setelah berkuasa.

Sri Wahyumi maju kembali sebagai cabup di Pilkada Talaud 2018 dari jalur independen, setelah dipecat dari PDIP pada Oktober 2017.

Bawaslu sulit untuk mengungkap praktik mahar politik yang dibungkus dengan istilah "dana saksi" karena belum ada aturan yang jelas.