Indeks Perwira Aktif

Pemerintah membuka opsi pengangkatan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dari perwira tinggi TNI/Polri aktif.

11 Pati Polri memperoleh kenaikan pangkat; Sembilan Kombes mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigjen Pol dan dua Brigjen Pol mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Irjen Pol.

TNI dan Polri banyak menduduki jabatan komisaris BUMN. Koalisi sipil menilai itu pelanggaran hukum.

Menurut Dedi Prasetyo, pengangkatan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK tidak akan menggugurkan statusnya sebagai perwira polisi.

Haris Azhar mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres 37/2019 tentang jabatan fungsional TNI setelah Pilpres 2019.

Mantan Kasum TNI Johannes Suryo Prabowo menyatakan penempatan tentara aktif di kementerian atau lembaga adalah hal wajar. Dia mengklaim hal itu tidak akan menghidupkan lagi dwifungsi TNI.  

Ryamizard merasa tak perlu khawatir jika nanti ada gesekan dalam tubuh kementerian antara perwira TNI dengan para PNS yang sudah lama meniti karier.

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menepis tudingan yang menganggap masuknya TNI dalam kementerian akan kembali membangkitkan dwifungsi ABRI.

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan pemerintah akan membahas kemungkinan perwira aktif TNI-Polri bisa masuk dalam pemerintahan.

Willem Rampangilei menyatakan status Kepala BNPB yang baru, Doni Monardo sebagai tentara aktif tidak perlu dipersoalkan. 

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, pihak Setneg sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden soal pengangkatan Iriawan.

Alasan Mendagri menunjuk pj Gubernur dari polisi aktif adalah karena tidak cukupnya jumlah pejabat eselon I Kemendagri. Padahal bisa saja yang diberikan tanggung jawab adalah pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga lain, yang jumlahnya ratusan.

“Banyak yang berprasangka dulu, suudzon dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya,” kata Jokowi.

Nama-nama yang akan menjadi Pj gubernur, menurut Tjahjo, ditunjuk oleh Polri tanpa campur tangannya.

Menurut Tjahjo Kumolo, pengusulan perwira aktif menjadi penjabat gubernur sudah sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Tjahjo Kumolo menampik adanya dugaan bahwa penjabat gubernur diisi oleh Polri atas dasar kepentingan politik.

Menurut Isnur, kebijakan mengangkat Pj Gubernur dari perwira tinggi aktif menggunakan nalar ala Orde Baru.

Penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Pj Gubernur karena faktor kerawanan dinilai tidak tepat, karena itu bukan tugas kepala daerah, melainkan aparat keamanan.

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan untuk menunjuk jenderal polisi aktif sebagai penjabat atau Pj gubernur, padahal potensi melanggar Undang-undang (UU).

UU Pilkada memungkinkan TNI dan Polri aktif ikut bersaing pada pemilihan kepala daerah di Indonesia.