Indeks Permenhub 108 Tahun 2017

Kemenhub sedang menggencarkan sosialisasi Permenhub Tahun 118 tahun 2018 guna mencegah aturan baru tentang taksi online tersebut kembali digugat di MA. 

Kemenhub sudah menerbitkan aturan baru tentang taksi online. Peraturan baru tersebut akan mulai berlaku pada awal Juni 2019. 

Pemerintah diminta melibatkan suara konsumen saat menyusun revisi Permenhub 108/2017 mengenai transportasi online.

Kementerian Perhubungan telah berencana membuat regulasi yang terpisah antara regulasi angkutan konvensional dan daring dalam Permenhub 108/2017.

"Pak menteri (Perhubungan) minta secepatnya, jadi kalau bisa mungkin sampai dengan awal bulan depan atau bulan depan sudah selesai. Saya usahakan," ujar Budi Setiadi

Dirjen Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, revisi Permenhub nomor 108 akan ditetapkan pada Oktober.

Status perusahaan aplikasi yang bukan sebagai perusahaan transportasi membuatnya tidak memiliki kewajiban atas keselamatan pengemudi dan penumpang.

Kementerian Kominfo berjanji menuntaskan pembuatan dashboard untuk pemantau taksi online pada pekan depan.

Pemerintah memberi waktu hingga sebulan ke depan untuk pengurusan SIM A Umum dan uji kir bagi para pengemudi taksi online.

Sepuluh kota tersebut meliputi Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Medan, Pekanbaru dan Palembang.

"Tapi itu aneh. Satpol PP kok mengurus pedagang di sini. Itu sepertinya ada pihak-pihak yang ingin provokasi, ucap Nurdin.

Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 dinilai menimbulkan masalah baru yaitu adanya pungutan liar.

Sejumlah pengemudi taksi online melakukan aksi menolak Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Monas, Jakarta, Rabu (14/2/2018).


 
 

Sebagian driver taksi online menolak uji kir kendaraan karena berbagai alasan termasuk soal biaya hingga dampak "merusak harga" kendaraan mereka.

Sopir angkot menganggap ada pilih kasih soal penegakkan aturan uji kir di lapangan.

Sopir angkutan konvensional tidak menolak angkutan daring. Mereka hanya meminta ada perlakuan yang setara antar pelaku usaha transportasi umum.

“Menurut kami, ini bisa menghindarkan dari praktik kompetisi yang tidak sehat,” ucap Malikulkusno.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah pusat maupun daerah segera mematangkan persiapan penegakan Permenhub 108/2017.

Organda menyetujui ada perpanjangan masa operasi simpatik penegakan Permenhub 108/2017, tapi tenggat akhirnya harus ditentukan secara tegas oleh Kemenhub.

Aturan yang ditolak antara lain penggunaan SIM A Umum, uji kendaraan bermotor atau KIR, serta pembatasan operasi taksi online.