Indeks Peraturan Daerah

Komnas HAM sebut pemerintah daerah semestinya tidak membuat perda yang berpotensi menimbulkan praktik diskriminasi.

Sanksi dan denda pelanggar protokol kesehatan resmi diatur dalam peraturan daerah DKI Jakarta.

Tarif pajak daerah juga mesti mendukung investasi dan iklim usaha.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera menginventarisasi peraturan daerah untuk mempercepat penyederhanaan aturan yang bakal dikeluarkan pemerintah pusat.

Naskah akademik RUU terkait Omnibus Law tengah disiapkan untuk dimasukkan ke DPR pada awal 2020.

"DKI malah belum punya Perda Bantuan Hukum. Nah kalau sudah ada Perda itu maka payung hukumnya ada," kata Anies.

Tak hanya berupa sanksi administratif, pelanggaran terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok di Yogyakarta juga akan terancam sanksi pidana.

Saat ini jumlah lansia di Jawa Timur mencapai 4,4 juta jiwa.

Tiga rancangan peraturan daerah tidak jadi disahkan karena adanya keterbatasan kewenangan pelaksana tugas (Plt) wali kota Yogyakarta. Plt wali kota hanya bertugas mengesahkan peraturan daerah tentang anggaran dan organisasi pemerintah.

Kampung Panca Tertib berupaya menekan jumlah pelanggaran peraturan daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Yogyakarta sudah memiliki 11 Kampung Panca Tertib ini.

Pemerintah Kota Yogyakarta segera cabut 12 peraturan daerah yang terdiri dari dua perda baru dan 10 perda 1950-an karena sudah tidak sesuai.

Pembatalan 1.765 peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) telah menghanguskan anggaran Rp353 miliar. Presiden Jokowi harus segera menata sistem regulasi di negeri ini. Agar tak ada lagi dana terbuang sia-sia.

Di Iran para suami memakai jilbab sebagai bentuk solidaritas terhadap istri mereka. Aturan ketat tentang pakaian tertutup di ruang publik bagi perempuan Iran dianggap menindas. Gerakan ini menjadi perhatian dunia karena Iran menjadi salah satu negara yang kerap mengurusi ruang privat warganya atas nama agama. Peraturan dan hukum yang berlaku di negara itu dianggap tak ramah terhadap perempuan. Bagaimana dengan Indonesia?

Kelompok Kerja (Pokja) Paket Kebijakan Ekonomi mulai bekerja secara fokus terhadap penanganan berbagai persoalan investasi untuk memperbaiki proses kemudahan berusaha di Indonesia.

Menurut Jokowi salah satu hal menyebabkan terhambatnya proses pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah administrasi yang rumit dan bertele-tele untuk itu Presiden berkeinginan untuk memangkas sekitar 3.000 Peraturan Daerah.

Pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan pembatalan ribuan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah bermasalah yang dinilai menghambat investasi dikarenakan memuat aturan-aturan yang berbelit.

Pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan pembatalan ribuan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah bermasalah yang dinilai menghambat investasi dikarenakan memuat aturan-aturan yang berbelit.

Wakil Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2008-2015, Fuad Nasar menyampaikan bahwa sejauh ini Perda tentang Pengelolaan Zakat tidak termasuk ke dalam kategori yang bermasalah.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta kepada pemerintah daerah (Pemda), khususnya yang ada di Kalimantan Barat untuk bisa memberikan percepatan layanan kepada masyarakat dan menghapus Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai memperlambat layanan.