Indeks Peradilan Militer

KontraS menilai minimnya transparansi dan akuntabilitas jadi isu yang mengemuka dari sistem peradilan militer di Indonesia.

Dua warga sipil tewas usai tabrakan di Nagreg dan jasadnya dibuang ke Banyumas oleh tiga anggota TNI.

Aktivis HAM menilai Jampidmil hanya perkara teknis dari substansi yang tak tersentuh: reformasi peradilan militer.

TNI menyerang kantor polisi lagi di Ciracas. Ditarik lebih jauh, kasus pertikaian TNI-Polri terus terulang. Arogansi penyebabnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan menangani kasus dugaan korupsi helikopter AgustaWestland AW101.

Peradilan militer bagi anggota TNI yang terlibat penganiayaan La Gode berpotensi membuat saksi merasa terintimidasi.

Pakar Hukum Tata Negara menilai militer bermasalah juga harus dapat diadili di peradilan umum.

Salah satu janji Jokowi adalah merevisi UU Peradilan Militer.

Hadi Tjahjanto tidak bermaksud untuk memasukkan oknum militer ke pengadilan sipil, namun Hadi menjelaskan soal kebutuhan pemisah yang jelas antara KUHP Militer dan KUHP umum.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diminta tak hanya sebatas basa basi dan pencitraan diri soal peradilan umum bagi anggota militer.

Perkara yang melibatkan aparat militer seharusnya juga diusut dan diadili secara terbuka dan transparan.

Hadi sedang mengusahakan harmonisasi KUHPM dan KUHP agar oknum militer yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi terhadap masyarakat sipil bisa diadili di pengadilan sipil.