Indeks Penculikan Aktivis

Prabowo akui dirinya pernah mengejar aktivis 1998 dalam acara Suara Muda Indonesia Prabowo-Gibran di JCC Senayan Sabtu (27/1/2024).

Jelang Pemilu, isu penculikan aktivis 1998 kerap digunakan lawan politik demi menjegal Prabowo Subianto menjadi Presiden. 

Alberto Fujimori, mantan Presiden Peru, dihukum penjara selama puluhan tahun karena melakukan penculikan, pembunuhan, korupsi, dan penyuapan.

Meski draf RUU Anti Penghilangan Paksa telah rampung, pengesahannya masih belum jelas. Desakan pun terus mengalir.

Pemerintah masih enggan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa, sebabnya ada ketakutan dari parpol soal pelanggaran HAM di masa lalu.

Wiji Thukul tak hanya menulis puisi perlawanan, ia juga aktif bergerak melawan kediktatoran Soeharto lewat berbagai organisasi.

Puisi-puisi Wiji Thukul meriwayatkan nasib jutaan orang Indonesia yang dimiskinkan oleh pembangunan berorientasi elite pada era Orba.

Keluarga korban merasa diinjak-injak oleh Jokowi karena mengangkat anggota Tim Mawar sebagai pejabat. Harapan mereka sirna di tangan presiden sipil.

Segelintir yang terang dari sisi tergelap operasi Kopassus menculik aktivis 1998.

Mengapa Piala Dunia 1978 merupakan Piala Dunia yang paling buruk dalam sejarah?

ceritakanlah ini kepada siapapun 
sebab itu cerita belum tamat.
—Wiji Thukul (Solo, 30 Agustus 1991)

Korban pelanggaran HAM disuguhi janji oleh Jokowi, tapi sampai kini tak ada jejaknya sama sekali.

Berdasarkan kesaksian: 14 orang disekap di Markas Kopassus, tapi hanya 9 orang yang dikembalikan pada 1998.

Jokowi menghilangkan ke-13 orang hilang untuk kedua kalinya setelah merangkul Prabowo ke dalam pemerintahan.

Latar belakang Prabowo Subianto dari kalangan militer dinilai tepat sebagai Menteri Pertahanan.

Keluarga korban penculikan aktivis 1998 mengakui memengaruhi pemerintahan Jokowi untuk membuat peradilan kasus HAM tak mudah. 

Menurut Faisol, kejadian penculikan aktivis pada 1997-1998 lalu sudah sangat jelas dan terang, sehingga tak perlu dicari-cari lagi buktinya.

Dukungan Ikohi kepada Jokowi terkait dengan harapan untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu terutama penculikan dan pembunuhan aktivis 1997-1998.

Sebagian keluarga penculikan aktivis 1998 masih mempercayai Jokowi meski penyelesaian kasus pelanggaran HAM belum tuntas.

Fahri menilai seluruh beban masa lalu tak perlu dijadikan permainan politik dan semua yang berasal dari masa lalu harus diselesaikan dalam satu mekanisme rekonsiliasi.