Indeks Pemilu Serentak

Ketika Kinerja KPU dan Taji Bawaslu Dipertanyakan di Pemilu 2024
Polhukam
Rabu, 22 Nov 2023

Ketika Kinerja KPU dan Taji Bawaslu Dipertanyakan di Pemilu 2024

Penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, menuai kritik terkait kinerja, manajemen dan pelaksanaan tugasnya mewujudkan pemilu yang adil.
Mendeteksi Potensi Kecurangan Pemilu & Apa yang Mesti Dilakukan
Polhukam
Senin, 5 Jun 2023

Mendeteksi Potensi Kecurangan Pemilu & Apa yang Mesti Dilakukan

Potensi masalah dan kecurangan yang terjadi di TPS biasanya saat proses rekapitulasi. Bagaimana cara antisipasinya?
KSP Klaim Pemerintah Sudah Antisipasi Masalah Pemilu di 2023
Polhukam
Rabu, 28 Des 2022

KSP Klaim Pemerintah Sudah Antisipasi Masalah Pemilu di 2023

Kepala KSP Moeldoko mengklaim pemerintah sudah mengantisipasi soal keamanan pelaksanaan Pemilu 2024.
Standar Ganda & Kontradiksi Pemerintah soal Pilkada Serentak 2024
Mild report
Jumat, 26 Feb 2021

Standar Ganda & Kontradiksi Pemerintah soal Pilkada Serentak 2024

Pemerintah ngotot Pilkada 2020 untuk menghindari banyaknya Plt. Kepala Daerah. Sekarang pemerintah mau Pilkada 2024 padahal risikonya sama.
KPU Paparkan Dampak Buruk Jika Pemilu Serentak 2024 Digelar
Hard news
Jumat, 12 Feb 2021

KPU Paparkan Dampak Buruk Jika Pemilu Serentak 2024 Digelar

Imbas Pemilu 2024 jika digelar serentak: ramai delegitimasi pemilu. Serta banyak petugas penyelenggara yang sakit dan meninggal dunia akibat kelelahan.
Komisi II DPR Sepakat Tidak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Hard news
Rabu, 10 Feb 2021

Komisi II DPR Sepakat Tidak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Komisi II DPR akan menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan DPR dan akan dibahas di Bamus bersama Baleg DPR.
Cara Cek Hasil Pilkada Asahan 2020 & Link Hitung Cepat Sirekap KPU
Politik
Jumat, 11 Des 2020

Cara Cek Hasil Pilkada Asahan 2020 & Link Hitung Cepat Sirekap KPU

Cara cek hasil Pilkada Asahan 2020 dan link quick count hitung cepat versi Sirekap KPU.
Revisi UU Pemilu Bahas Pemilu Serentak dan Ambang Batas Parlemen
Hard news
Minggu, 7 Jun 2020

Revisi UU Pemilu Bahas Pemilu Serentak dan Ambang Batas Parlemen

Komisi II DPR RI tengah membahas revisi UU Pemilu berkaitan dengan wacana ambang batas parlemen dan pemilu serentak 2024 seperti 2019.
Respons Gerindra Soal MK Putuskan Pilpres & Pemilu Tetap Serentak
Hard news
Kamis, 27 Feb 2020

Respons Gerindra Soal MK Putuskan Pilpres & Pemilu Tetap Serentak

Gerindra merespons soal putusan MK terkait pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD tidak bisa dipisah satu sama lain dan akan tetap digelar serentak.
BPN Sebut Pemilu 2019 Harus Dievaluasi
Hard news
Jumat, 26 Apr 2019

BPN Sebut Pemilu 2019 Harus Dievaluasi

Sudirman menilai meninggalnya 225 orang dan lebih dari 1.000 orang yang dirawat di rumah sakit, karena bertugas untuk Pemilu 2019, menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang perlu dievaluasi untuk kedepannya.
144 Petugas Meninggal, Fadli Zon Sarankan Revisi UU Pemilu
Hard news
Rabu, 24 Apr 2019

144 Petugas Meninggal, Fadli Zon Sarankan Revisi UU Pemilu

Fadli Zon mengatakan meninggalnya sejumlah petugas merupakan bencana politik. Sehingga perlu ada mekanisme atau antisipasi untuk mencegah kembali jatuhnya korban, salah satu caranya dengan merevisi Undang-undang (UU) Pemilu agar dapat mengantisipasi korban berjatuhan kembali.
KPU: Cukup Sekali Pemilu Serentak Seperti Ini
Hard news
Selasa, 23 Apr 2019

KPU: Cukup Sekali Pemilu Serentak Seperti Ini

Menurut Komisioner KPU Viryan Azis akibat pelaksanaan pemilu serentak seperti saat ini, Indonesia harus membayar mahal dengan mengorbankan 119 petugas KPPS meninggal dan 548 lainnya menderita sakit, hingga Selasa (23/4/2019).
Bawaslu akan Berikan Santuan untuk Pengawas Pemilu yang Meninggal
Hard news
Selasa, 23 Apr 2019

Bawaslu akan Berikan Santuan untuk Pengawas Pemilu yang Meninggal

Bawaslu menyatakan sedang membahas pemberian santunan untuk para petugas pengawas pemilu yang meninggal dunia. 
Komentar Bawaslu Soal Wacana Sistem Pemilu Serentak Dihapus
Hard news
Selasa, 23 Apr 2019

Komentar Bawaslu Soal Wacana Sistem Pemilu Serentak Dihapus

Bawaslu mengakui banyaknya petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia akibat kelelahan menjadi pertimbangan lembaga itu dalam menilai kelayakan pemilihan serentak dilanjutkan atau tidak.
Pencoblosan 20 Hari Lagi, Ketua DPR Minta Kandidat Junjung Etika
Hard news
Kamis, 28 Mar 2019

Pencoblosan 20 Hari Lagi, Ketua DPR Minta Kandidat Junjung Etika

Ketua DPR meminta para kandidat mengedepankan etika politik untuk memastikan Pemilu 2019 berjalan aman dan damai.  
Wiranto: Kisruh Pembakaran Bendera Harus Selesai Demi Kerukunan
Hard news
Kamis, 25 Okt 2018

Wiranto: Kisruh Pembakaran Bendera Harus Selesai Demi Kerukunan

Wiranto mengatakan kisruh pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut bisa berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia.
Peneliti Perludem: UU Pemilu Bisa Menyulitkan Jokowi Sendiri
Current issue
Jumat, 21 Juli 2017

Peneliti Perludem: UU Pemilu Bisa Menyulitkan Jokowi Sendiri

Jokowi pun harus berjuang untuk mendapat sokongan memenuhi presidential threshold di angka 20 persen (perolehan kursi DPR) atau 25 persen (raihan suara sah nasional).
Uji Coba Aplikasi Penghitungan Suara
Rabu, 18 Jan 2017

Uji Coba Aplikasi Penghitungan Suara

Uji coba aplikasi penghitungan suara hasil pemilihan umum oleh petugas Komisi Pemilihan Umum di ruang kontrol penghitungan suara di Gedung KPU, Jakarta.
DPR Kritik Wacana Pengembalian Hak Politik TNI
Hard news
Jumat, 7 Okt 2016

DPR Kritik Wacana Pengembalian Hak Politik TNI

Wacana pengembalian fungsi politik bagi TNI seperti masa lalu masih dipertanyakan. Sebabnya, pemberian hak politik TNI saat ini bukan merupakan waktu yang tepat.
Guru Besar LIPI Usulkan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Politik
Rabu, 18 Mei 2016

Guru Besar LIPI Usulkan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Guru Besar Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Syamsuddin Haris menyarankan agar merubah konsep pemilihan umum secara serentak dengan membagi pemilu tingkat nasional dan daerah. Ia menambahkan, ketentuan pelaksanaan pemilu serentak yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini membuat pemerintahan nasional dan daerah tidak memiliki sinergi dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat.