Indeks Pemerintah Desa
Dua Sisi Dana Desa: Menunjang Pembangunan tapi Rawan Dikorupsi
ICW mencatat korupsi di level desa konsisten menempati posisi pertama sektor yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum antara 2015-2021.
Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Hanya Melanggengkan Oligarki
Dedi sebut ada kesalahan logika soal tuntutan masa jabatan kepala desa. Semestinya semakin dibatasi, bukan diperpanjang.
Penjelasan Kemendagri soal Dua Ormas Apdesi: Keduanya Sah
Kedua ormas itu menggunakan nama akronim Apdesi: Perkumpulan Apdesi dipimpin oleh Arifin Abdul Majid dan DPP Apdesi dipimpin oleh Surta Wijaya.
Kemendagri Bantah Ikut Campur dalam Acara Apel Pemerintahan Desa
Kemendagri membantah campur tangan dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa yang difasilitasi Bakornas P3KD.
Realisasi Gaji Perangkat Desa Setara PNS Mundur pada 2020
Pemerintah memutuskan untuk mengundur realisasi penyetaraan gaji perangkat desa dengan pendapatan PNS pada 2020.
Mendes Klaim Lembaga Dunia Adopsi Konsep Bursa Inovasi Desa
Eko Putro Sandjojo mengklaim IFAD, Unicef dan Bank Dunia sedang berkerja sama untuk mengadopsi konsep Bursa Inovasi Desa untuk diterapkan di negara-negara lain.
Aparat Desa akan Disertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan
Ilyas menjelaskan jaminan BPJS Ketenagakerjaan ini akan menyasar aparat desa non-PNS.
Kemenkeu: Kepastian Kenaikan Nilai Dana Desa Tunggu Hasil Evaluasi
Kepastian rencana kenaikan Dana Desa pada 2019 bergantung hasil evaluasi pelaksanaan program ini pada 3 tahun terakhir.
Dana Desa Tak Naik pada 2018 dan Berfokus ke Pemberdayaan
Kementerian Desa PDTT memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan nilai Dana Desa pada 2018. Fokus penggunaan Dana Desa juga akan bergeser ke pemberdayaan dan tak lagi ke pembangunan infrastruktur.
Kemendes Ajak Pengusaha Atasi Masalah Pascapanen
Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo mengimbau kepada para pengusaha agar ikut mengatasi masalah pasca panen.
Dirjen: Inovasi Teknologi Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Desa
Inovasi teknologi tepat guna merupakan keniscayaan guna menyelesaikan permasalahan termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pemerintah Desa Dinilai Masih Lemah
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan menilai pemerintah desa masih lemah dan menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dibehani.