Indeks Pembubaran Hti

Fachrul menegaskan negara tidak mentolelir keberadaan khilafah.

Radikalisme menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintah, tapi di sisi lain memanfaatkan cara itu untuk membungkam pengkritik

Setelah MA menolak kasasi, HTI mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan Kembali (PK).

Daniel menyatakan bahwa pendapatnya tentang pembubaran HTI merupakan kebebasan berpendapat. Namun, ITS tetap memeriksa Daniel dan dua koleganya.

ITS tetap akan membentuk Tim Pemantau Pelanggaran (TPP) untuk mengetahui apa yang dilakukan terdapat unsur kesengajaan atau tidak.

"Salah satu yang disepakati dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri adalah memosisikan mereka (eks HTI) sama dan tidak akan dikucilkan."

HTI akan mengajukan banding usai PTUN memutuskan menolak eksepsi mereka.

ITS sedang memproses ketiga dosen tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

"Ini berarti pembubaran HTI tak lagi disebabkan karena alasan politik semata sebagaimana Perppu Ormas, tetapi juga secara hukum telah sah," kata Ace.

"Iya upaya hukum kita akan banding, setelah itu ada kasasi, setelah itu masih ada sampai ke Peninjauan Kembali(PK) dan jalur yang tersedia itu," ujar pengacara HTI, Gugum Ridho Putra.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Tri Cahya Indra Purnama menyatakan bahwa PTUN menolak semua putusan penggugat yang diajukan kepada PTUN.

"Kita tiap Kamis selalu kawal sidang ini dan kita mau tahu putusan dari hakim," ucap Sri Mulyati

Hari ini pembacaan putusan gugatan pembubaran HTI akan diputuskan oleh majelis hakim PTUN Jakarta.

Philipus Mandiri Hadjon jelaskan dasar sanksi administratif bagi HTI dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan badan hukum

Yusril Ihza Mahendra menilai alasan keputusan pemerintah dalam pembubaran HTI tidak tepat. Dia berdalih organisasi ini belum mendorong gerakan untuk mempraktikkan khilafah di Indonesia.

Dalam sidang lanjutan di PTUN Jakarta, Kemenkumham menolak replik yang diajukan oleh HTI terkait gugatan pencabutan status badan hukum.

Diskusi atau forum keilmuan maupun berkumpul merupakan hak warga negara yang telah diatur dalam Undang-undang.

MUI mengkritik tindakan GP Ansor Bangil dan sejumlah organisasi sayap NU lain yang menolak kedatangan Felix Siauw di Masjid Manarul Gempeng, Bangil.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto resmi mendaftarkan gugatan atas SK Menkumham terkait pembubaran ormas ini ke PTUN pada 13 Oktober lalu.

Komisi II DPR RI akan mengundang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam pembahasan lanjutan Perppu Ormas.