Indeks Pembahasan Ruu Pks
Moeldoko Ogah RUU TPKS Diteriaki Publik Setelah Disahkan
Untuk itu, Moeldoko meminta kepada Tim Gugus Tugas RUU TPKS segera menyusun daftar inventaris masalah soal RUU TPKS dan mendiskusikannya kepada publik.
Survei SMRC: Pemilih Partai Oligarki Mayoritas Mendukung RUU TPKS
Sebanyak 60 persen menyatakan setuju agar Presiden Joko Widodo segera mengesahkan RUU TPKS, mayoritasnya di antaranya pendukung partai penguasa.
Wakil Ketua DPR Jamin Bahas RUU TPKS di Rapat Paripurna Usai Reses
RUU TPKS menjadi penting, sebab korban kekerasan seksual terus bermunculan dan tak punya daya untuk bersuara, sebab ketiadaan payung hukum di Indonesia.
Penjelasan F-PDIP Soal Alasan Penundaan Pembahasan RUU TPKS
F-PDIP menegaskan ada mekanisme yang harus dilalui untuk membawa RUU TPKS ke rapat paripurna untuk diputuskan menjadi usul inisiatif DPR.
Sebut RUU TPKS Alami Kemajuan, Komnas Perempuan Minta Penyempurnaan
Ada 6 desakan penyempurnaan yang diajukan Komnas Perempuan, salah satunya terkait aturan perkosaan lantaran masih sempit dan parsial di dalam KUHP.
Panja RUU PKS Klaim Pembahasan Butuh Dialog dengan Masyarakat
Willy mengklaim draf baru RUU PKS sudah dipelajari oleh tim ahli dengan melihat undang-undang lain seperti RUU KUHP dan UU Perkawinan dan KDRT.
Jalan Terjal RUU PKS: Substansi & Pasal-Pasal Penting Dipreteli DPR
Draf RUU PKS versi Baleg DPR menuai kritik sebab dinilai memangkas substansi dan pasal-pasal penting RUU PKS dipreteli.
85 Pasal Draf RUU PKS Dipangkas DPR, Aliansi Sipil: Ini Kemunduran
Sejumlah hal penting dan mendasar justru dihapus dalam draf RUU PKS seperti definisi kekerasan seksual yang hanya tinggal 4 poin serta pemenuhan hak korban.
Mengapa RUU PKS Sampai Sekarang Belum Disahkan?
Saat ini, RUU PKS baru sampai pada tahap kedua proses pembentukan Undang-Undang, yakni tahap penyusunan.
Ketua Panja: RUU PKS Mencakup Kekerasan Seksual di Dunia Digital
Panja RUU PKS akan mensinkronisasi rancangan aturan itu dengan UU Pornografi dan UU ITE.
Ulama Perempuan Indonesia Dukung RUU PKS: Semua Bentuk KS itu Haram
Kongres Ulama Perempuan Indonesia meminta agar RUU PKS mencakup semua bentuk kekerasan seksual dan zina, baik di dalam rumah tangga hingga ranah publik.
Baleg DPR: Kalau RUU PKS Mau Cepat Jadikan Inisiatif Pemerintah
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih tahap rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg DPR.
PKS Minta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disesuaikan Norma Agama
Partai Keadilan Sejahtera tak masalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk prolegnas prioritas 2021 DPR. Namun ada syaratnya.
Kasus Rasmi, PDIP Harap RUU PKS Jadi Prolegnas Prioritas 2021
Merespons kasus Rasmi yang diperkosa 10 pria, Anggota Komisi VIII DPR RI F-PDIP, Diah Pitaloka berharap RUU PKS masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Tak Kunjung Sahkan saat Jadi Ketua DPR, Bamsoet Baru Dukung RUU PKS
Bamsoet punya cukup waktu untuk mendorong dikebutnya pengesahan RUU ini saat menjabat sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto pada Januari 2018.
Nasdem Klaim akan Lobi PDIP & Golkar untuk Perjuangkan RUU PKS
Taufik Basari, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan partainya akan melakukan lobi-lobi politik ke partai lain agar tetap mendapat dukungan dalam mengusulkan RUU PKS.
Kelompok Masyarakat Sipil Desak DPR dan Presiden Sahkan RUU PKS
Masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk membahas dan mengesahkan RUU PKS.
Ketua Baleg: Jangan Pikir Laki-Laki Tak Anggap Penting RUU PKS
Ketua Baleg DPR RI menjamin pembahasan RUU PKS tetap akan dilakukan, tapi bukan pada Prolegnas Prioritas 2020.
Usul Penarikan RUU PKS dari Prolegnas 2020, DPR: Itu Rasional
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa usulan Komisi VIII untuk mencabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 karena sulit dibahas adalah alasan yang rasional.
Komnas Perempuan: Tak Ada Kemauan dari DPR untuk Bahas RUU PKS
Bahrul Fuad menyesalkan dalih Komisi VIII menarik RUU PKS karena pembahasan yang sulit.