Warganet Tajam Mengawasi Sikap Lancung Pejabat dan Keluarganya

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden Belum Berlaku, Putusan MK Tepat

PASAL PENGHINAAN PRESIDEN

<em>MK dinilai belum bisa mengadili pasal penghinaan presiden di KUHP baru, karena aturan tersebut belum berlaku dan berdampak di masyarakat.</em>

Alasan MK Tolak Uji Materi soal Pasal Penghinaan Presiden

MK menilai pokok permohonan pasal penghinaan presiden yang diajukan pemohon prematur karena KUHP terbaru belum berlaku saat ini.

Pengesahan RKUHP Membuat Kebebasan Sipil Semakin Terancam

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP sangat mengancam kebebasan berekspresi publik.

PKS: Cabut Pasal Penghinaan Presiden Sebelum RKUHP Disahkan

PKS menilai pasal penghinaan presiden dan wapres sangat karet dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi.

BPIP: Kita Berhak Kritik Presiden, Asal Sopan

BPIP menyebut KUHP yang berlaku saat ini adalah produk rezim kolonial. Oleh sebab itu, BPIP mendorong disahkannya KUHP yang baru.

Jokowi yang Selalu Heran Kebebasan Berbicara Masih Diributkan

Jokowi terus menerus mengklaim dirinya sudah berusaha bersifat terbuka dan menerima kritikan.

ICJR: Pemerintah Tak Perlu Membuat Pedoman Kritik di RKUHP

ICJR menilai tidak perlu ada pedoman penyampaian kritik di dalam RKUHP.

Pendefinisian Kritik Presiden di RKUHP: Rakyat Berpotensi Dipidana?

Pasal-pasal penghinaan baik terhadap presiden dinilai akan mengancam kebebasan berekspresi kendatipun terdapat pengetatan di sana sini.

RKUHP Final: Kritik Presiden Harus Sertakan Solusi

Di penjelasan Pasal 218 ayat 2 RKUHP disebutkan kritik bersifat konstruktif dan memberikan alternatif maupun solusi atau dilakukan dengan cara obyektif.

Pemerintah akan Jelaskan Beda Kritik & Penghinaan Presiden di RKUHP

Pemerintah akan menjelaskan alasan perlu memasukkan pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP.

Menyoal Logika DPR Ngotot Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden

Selama ini secara empiris terbukti bahwa kritik sangat sering dianggap penghinaan. Sudah sangat jamak pengkritik justru dikriminalisasi.

DPR & Pemerintah Sepakat Tak akan Cabut Pasal Penghinaan Presiden

Komisi III DPR dan Kemenhumham sepakat tidak akan menghapus pasal penghinaan presiden di draf RKUHP yang dibahas di DPR.

Hina Presiden Dibui 4,5 Tahun, ICJR: Ancaman Demokrasi dalam RKUHP

Pasal Penghinaan Presiden dinilai menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan berpendapat, kebebasan informasi, dan kepastian hukum.

Wamenkumham: Draf RUU KUHP yang Disosialisasikan Bukan Versi 2019

Wamenkumham klaim draf RUU KUHP yang disosialisasikan ke 11 daerah sejak 2021 berbeda dengan draf pada 2019.

MK: Pasal Penghinaan Presiden di Draf RUU KUHP Itu Inkonstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara atas rencana pemerintah dan DPR memasukkan kembali norma penghinaan terhadap Presiden di draf RUU KUHP.

Yasonna: Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP jadi Delik Aduan

Menurut Menkumham, pasal tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan pasal-pasal penghinaan presiden dalam KUHP.

Dua Warga Jabar Jadi Tersangka Penghinaan Presiden Jokowi

Penetapan tersangka penghinaan Presiden Jokowi dilakukan polisi di tengah pandemi Corona.

Indonesia Butuh Corona Kelar, Bukan Aturan Hina Presiden & Pejabat

Aturan Polri soal penindakan penghinaan presiden dan pejabat dinilai kontraproduktif dari tujuan yang dibutuhkan masyarakat saat ini yakni: pandemi COVID-19 berakhir.

Miliki Konten Pornografi, Penghina Jokowi Dijerat Pasal Berlapis

Penetapan tersangka Alimudin Baharsyah terkait unggahan di media sosial yang diduga menghina Presiden Jokowi terkait kebijakan darurat sipil dalam penanganan COVID-19.

DPR Kritik Rencana Polri Menjerat Penghina Presiden terkait Corona

Nasir Djamil menilai delik penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara memiliki potensi multitafsir.

Polisi Tangkap & Tahan Penghina Wali Kota Surabaya

Pelaku diduga menghina Risma melalui akun Facebook miliknya. Kini Zikria Dzatil ditahan kepolisian.

Politikus PDIP Polisikan Rocky Gerung, ICJR: Enggak Ada Pasalnya

Peneliti ICJR menilai politikus PDIP Junimart Girsang tidak bisa mempolisikan Rocky Gerung dengan pasal penghinaan presiden.

Dinilai Hina Jokowi, Rocky Gerung akan Dilaporkan Politikus PDIP

Junimart Girsang berencana akan melaporkan Rocky Gerung ke kepolisian terkait pasal pengginaan terhadap Presiden Jokowi.

DPR Ngotot Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Harus Ada

Presiden Jokowi tak keberatan apabila pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihilangkan. Namun, Komisi III DPR tetap keukeuh pasal itu tetap harus ada.

Dalih Yasonna Laoly soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Yasonna klaim sudah memberi batasan yang detail atas definisi "menyerang harkat dan martabat" di bab penjelasan RKUHP agar pasal penghinaan presiden tak salah digunakan.

RKUHP Rasa Kolonial: Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali

Pasal penghinaan presiden dalam KUHP warisan kolonial telah dibatalkan MK. Tapi DPR dan pemerintah membangkitkannya lagi.

Hasil Pileg & Pilpres Turut 'Mengamankan' Pasal Penghinaan Presiden

Pemerintah dan DPR kembali memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP per Agustus 2019. Seorang pengamat menilai ini adalah konsekuensi atas dikuasainya legislatif dan eksekutif hanya oleh satu kelompok.

Herman Herry: DPR Tak Mau Didikte Soal Pembahasan RKUHP

Penyelesaian RKUHP masih menyisakan pasal krusial seperti pasal penghinaan presiden.

Panja RKUHP Tetap Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden

Anggota Panja RKHUP, Arsul Sani menyebut pasal penghinaan presiden sulit dihapus.

Polisi Tangkap Pemilik Akun Kritik Jokowi Terkait Konflik Agraria

Bareskrim Polri menangkap pemilik akun Instagram bernama Faisol Abod Batis yang mengunggah konten yang memuat kritik terhadap Presiden Jokowi dan Polri terkait konflik agraria.

Polisi Periksa Teman-Teman dari Remaja Penghina Presiden Jokowi

Polisi sudah memeriksa teman-teman dari RJT, pelaku penghinaan Presiden Jokowi melalui video yang beredar beberapa waktu lalu.

JELAJAH

Indeks Kontak Kami

DarkLight