Indeks Pansus Hak Angket Kpk

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tidak mengetahui maksud pengakuan Aris soal email yang menuding Direktur Penyidikan KPK menjadi “Kuda Troya”.

Menurut Fajar, fakta sudah membuktikan bahwa Arief melanggar etika sebagai hakim konstitusi karena sempat bertemu anggota DPR tanpa undangan resmi.

Hak angket DPR tidak bisa digunakan untuk mempertanyakan kebijakan KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Putusan uji materi UU MD3 yang diketok Mahkamah Konstitusi mengenai posisi KPK dinilai sudah konsisten.

Taufiqulhadi mengatakan lembaga pengawas KPK tidak bersifat independen dan tidak akan diatur dalam undang-undang.

KPK menilai pengawasan terhadap lembaga tersebut selama ini sudah berjalan melalui sejumlah lembaga internal dan eksternal.

Taufiqulhadi menduga masuknya rekomendasi itu lantaran Agun Gunandjar luput merevisi draf rekomendasi yang disampaikannya di rapat paripurna.

Pansus Hak Angket KPK menyampaikan poin-poin rekomendasi di rapat paripurna DPR terkait aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan tata kelola SDM. 

KPK meminta DPR objektif dalam melakukan penilaian karena tanggung jawab pemberantasan korupsi juga berada di bawah kewenangan DPR bersama pemerintah.

Agus Rahardjo mengaku KPK akan mempelajari draft rekomendasi Pansus Hak Angket KPK bila sudah diberikan.

Dengan ditolaknya gugatan uji materi dari KPK, Masinton menilai, Pansus Angket itu sah dan seluruh rekomendasinya mengikat kepada KPK.

KPK menilai putusan MK yang menganggap Komisi Antirasuah termasuk dalam bagian lembaga eksekutif berkebalikan dengan empat putusan Mahkamah lainnya.

Bambang mengaku mempunyai kewajiban untuk memperbaiki hubungan DPR dan KPK.

Setelah MK menolak gugatan uji materi KPK, Pansus Hak Angket DPR tidak akan memanggil KPK.

DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK

Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang pernah diusulkan akhirnya dibatalkan untuk menjadi rekomendasi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.

"(Usulan) belum masuk ke saya. Kalau sudah masuk ke saya, baru saya pikir. Masuk ke saya dulu, baru saya pikir," kata Presiden Joko Widodo.

"Kita juga belum terima rekomendasi dari pansus isinya apa saja, bahkan surat katanya akan disampaikan ke KPK juga belum pernah diterima KPK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Pansus Angket mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas KPK yang berstatus sebagai lembaga independen.

Ketum Golkar Airlangga Hartanto mengancam akan menarik kadernya jika Pansus Hak Angket KPK tidak dibubarkan pada 14 Februari nanti.