Indeks Pajak Karbon

Pajak karbon digaungkan sejak 2021, tapi sudah dua kali tertunda dan diperkirakan baru diberlakukan pada 2025. Apa kata para paslon?

Kementerian ESDM tengah melakukan percepatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Carbon Capture and Storage yang direncanakan akan terbit bulan depan.

Tim ekonomi AMIN mendorong agar pemerintah segera menerapkan pajak karbon untuk mengurangi ketergantungan bisnis di sektor batu bara.

Luhut Binsar Pandjaitan mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari peta jalan hingga pajak karbon.

Bhima Yudhistira mengatakan, peluncuran bursa karbon pada 26 September 2023 akan menghadapi tantangan berat jika tidak didahului dengan pajak karbon.

Ketua OJK Mahendra Siregar akan meresmikan Bursa Karbon pada 26 September 2023 mendatang.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sektor Carbon Capture Storage (CCS) atau teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon berkembang pesat.

Indonesia belum punya aturan jelas untuk pasar karbon di Indonesia dan hanya berkutat dengan masalah karbon yang dihasilkan PLTU.

Bahlil Lahadalia meminta pelaku usaha segera melakukan registrasi perdagangan karbon ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, sejauh ini pihaknya telah merampungkan beberapa aturan teknis mengenai pajak karbon.

Energy Watch menduga ada upaya yang menghalang-halangi pemerintah dalam menerapkan pajak karbon.

Pemerintah saat ini sedang menggodok aturan teknis pajak karbon sebelum nantinya diterapkan.

Pengenaan pajak karbon lebih dulu menyasar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Mekanisme pemberlakuan aturan pajak karbon didorong melalui berbagai kerja sama antar kementerian. Untuk uji coba, pemerintah akan menerapkan di PLN.

Airlangga sebut bahwa Presidensi G20 Indonesia akan digunakan mengenalkan skenario Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Penundaan ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya pemerintah merencanakan berlaku efektif pada awal April 2022 lalu.

Keputusan menunda pemberlakuan pajak karbon sangat disayangkan apalagi pemerintah berkoar-koar ke negara lain per 1 April 2022 mulai diberlakukan.

Penundaan ini dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun berbagai aturan teknis pelaksanaan pajak karbon.

Pajak karbon akan diterapkan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan batas emisi pada sektor PLTU batu bara pada 1 April 2022.

Kemenkeu klaim implementasi pajak karbon menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah melaksanakan kebijakan ini.