Indeks Otonomi Khusus Papua

Papua menyimpan kekayaan alam melimpah. Muncul kekhawatiran akan eksploitasi besar-besaran dalam rencana pemekaran Bumi Cendrawasih itu.

Tak hanya di Jayapura, aksi serupa juga ada di Wamena, Deiyai, Dogiyai, Mapia, Kaimana, Yahukimo, Biak, Sorong, Manokwari, dan Paniai.

Komnas HAM meminta ada solusi permanen untuk menyelesaikan kekerasan di Papua atas dampak Otsus dan wacana DOB.

Jika tidak ada konsep yang objektif ihwal manfaat pemekaran, maka ini yang bakal menjadi bibit penolakan oleh rakyat Papua.

Jaminan perlindungan hak-hak orang asli Papua berpotensi semakin terancam setelah Otonomi Khusus Papua jilid II berlaku.

Polisi membubarkan peserta aksi penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II di depan gedung DPR, Kamis pagi.

Polisi melakukan kekerasan kepada pendemo tolak otonomi khusus di Jayapura, Papua.

Sejumlah mahasiswa Papua melakukan aksi penolakan perpanjangan otonomi khusus (Otsus) Papua Jilid II di depan gedung Kementerian Dalam Negeri, Rabu (24/2/2021). 

Mahasiswa Papua di Malang, Bandung, dan Pontianak berdemonstrasi menuntut penolakan Otonomi Khusus Papua Jilid II dan pemekaran daerah.

Pemerintah telah memberikan dana otonomi khusus senilai Rp93 triliun untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat.

Otonomi Khusus akan diperpanjang dan kucuran dananya naik, tapi rasisme terhadap orang Papua terus terjadi.

Ratusan organisasi di Papua menggalang petisi penolakan Otonomi Khusus jilid II.

Pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua berlangsung pada 2021.

Mahasiswa Papua di DKI Jakarta dan Jawa Barat menolak pengatasnamaan dukungan terhadap otsus II.

Polisi membubarkan diskusi otonomi khusus dan menangkap staf serta anggota Majelis Rakyat Papua berdalih ada bahasan referendum.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada kesalahan narasi publik ihwal otonomi khusus tersebut.

Aksi Front Mahasiswa dan Rakyat Papua dari Universitas Cenderawasih yang berdemo menolak otsus Papua jilid II dibubarkan paksa aparat kepolisian.