Indeks Mpr Ri
Kontroversi Wacana Pemakzulan Jokowi yang Layu sebelum Mekar
Peneliti PSHK menilai ada beberapa faktor yang membuat usulan pemakzulan Presiden Jokowi kali ini akan berat untuk dilakukan.
Soal Wacana Amandemen UUD 1945, Mahfud MD: Silakan
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan MPR untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Menguji Urgensi Kembalinya MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara
Bivitri menilai menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi itu akan meniadakan check and balances, karena lebih tinggi dari konstitusi.
Jimly Asshiddiqie Dukung Wacana Pembubaran DPD, Cukup DPR & MPR
Jimly mendorong agar lembaga parlemen cukup dua, yakni DPR dan MPR. Ia juga mendukung gagasan untuk menghapus DPD RI.
Apa Agenda Sidang Tahunan MPR & Digelar Berapa Kali Setahun?
Mengenal Sidang Tahunan MPR RI, apa saja agendanya, dan digelar berapa kali dalam setahun?
Anggota DPD Bicara Pemakzulan Imbas Terbitnya Perppu Cipta Kerja
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha meminta DPR segera kembali dari reses dan meninjau opsi pemakzulan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.
Fadel Muhammad akan Lakukan Gugatan Hukum atas Pemecatan Dirinya
Menurut Fadel, mekanisme mosi tidak percaya dan 'pengalihanmandat' oleh sejumlah anggota DPD adalah inkonstitusional.
DPD Copot Fadel Muhammad dari Posisi Wakil Ketua MPR RI
Pemecatan tersebut sebagai tindak lanjut dari mosi tidak percaya kepada Fadel Muhammad.
Di Balik Kompaknya DPR, MPR & Jokowi soal Kelanjutan IKN Usai 2024
Kunto sudah menduga isu IKN akan dibahas bersamaan dengan wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
MPR Mulai Pembahasan PPHN Usai Pemilu 2024
Proses pembahasan dan penyusunan PPHN akan dimulai usai pelaksanaan Pemilu 2024 agar mencegah tudingan adanya kepentingan politik dibalik penyusunan PPHN.
MPR akan Laporkan Progres PPHN ke Jokowi Saat Sidang Tahunan
Bamsoet mengaitkan pembentukan PPHN dengan pembangunan IKN Nusantara yang butuh payung hukum sehingga menjadi jaminan bagi investor.
Gerindra Tak Ingin Lanjutkan Pembahasan Amandemen UUD 1945
Fraksi Gerindra melihat isu amendemen UUD 1945 menjadi makin sensitif dengan adanya wacana penundaan Pemilu 2024.
Fraksi Nasdem MPR Setuju Amandemen soal PPHN Ditunda
Partai Nasdem menyusul PDIP dan PKS yang mendukung penghentian pembahasan amandemen soal PPHN.
Peta Sikap Parpol di MPR soal Amendemen UUD 1945 PPHN
Sikap beberapa parpol seperti PKS dan Demokrat usai PDIP mengusulkan amendemen UUD 1945 soal PPHN ditunda.
PKS Dukung Sikap PDIP Tunda Amendemen UUD 1945 terkait PPHN
PKS sepakat dengan fraksi PDIP menunda rencana amandemen terbatas UUD 1945 terkait PPHN.
PDIP Usul Amandemen PPHN Ditunda Dinilai sebagai Langkah Bijaksana
Sikap PDIP yang meminta usulan amendemen UUD 1945 soal PPHN ditunda diprediksi karena kekhawatiran disusupi "penumpang gelap."
Amendemen UUD 1945 PPHN Bisa Jadi Jalan Masuk Berbagai Kepentingan
Rencana amandemen UUD 1945 terkait PPHN dinilai bisa menjadi jalan masuk untuk berbagai kepentingan.
MPR Minta Sri Mulyani Dicopot, Pratikno: Itu Kan Urusannya Presiden
Mensesneg Pratikno menjawab desakan Pimpinan MPR agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PKS Tolak Amandemen UUD untuk Hadirkan PPHN Sejak Awal
PKS menilai PPHN sebaiknya dihadirkan dengan cara membuat undang-undang, tak perlu melalui amandemen UUD 1945.
Wacana Amandemen UUD 1945, MPR: Masih Dikaji
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan lembaganya belum memutuskan apapun terkait wacana amandemen UUD 1945.