Indeks Moratorium Ujian Nasional

Mendikbud mengakui keputusan untuk tetap melaksanakan UN diambil atas dasar pertimbangan politis. Meski tak sesuai harapan, Kemdikbud akan fokus mengurangi dampak negatif UN.

Usulan moratorium ujian nasional resmi ditolak. Pemerintah pada Senin (19/12/2016) memutuskan Ujian Nasional (UN) tetap akan dijalankan dengan berbagai penyempurnaan dan perbaikan.

Usulan penangguhan UN pada 2017 mendatang oleh Mendikbud harus ditanggapi serius. Pemerintah harus dapat memastikan dengan tegas apakah usulan tersebut disetujui atau tidak.

Moratorium UN belum mendapatkan persetujuan. Wapres Jusuf Kalla menilai, UN harus tetap diselenggarakan untuk menumbuhkan semangat bersaing siswa-siswa di seluruh Indonesia.

Mendikbud menyatakan bahwa guru merupakan oknum yang melakukan kecurangan saat UN. Perilaku kecurangan itu dilakukan guru agar terlihat sekolah dan murid-murid yang dididiknya berhasil mengemban tugas pendidikan.

Moratorium Ujian Nasional (UN) dinilai akan terkendala persoalan ketersediaan anggaran di daerah, Pasalnya, pemerintah belum mengalokasikan anggaran mengingat APBD yang sudah selesai dibahas.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengimbau pada seluruh sekolah untuk tetap melanjutkan persiapan Ujian Nasional (UN). Pasalnya, hingga saat ini belum ada keputusan resmi apapun mengenai persiapan UN ini.

Sejumlah perguruan tinggi negeri menyatakan, keputusan untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN) akan berdampak pada komponen penilaian penerimaan mahasiswa baru. Bila pemerintah akan meniadakan UN tahun depan, jalur SNMPTN khususnya akan otomotatis berubah penilaiannya.

Rencana pemerintah untuk melakukan moratorium UN disambut baik para pengusaha percetakan daerah, karena memungkinkan mereka bisa melakukan pencetakan soal ujian.

Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat menyatakan masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait moratorium ujian nasional. Hingga saat ini belum ada sosialisasi kepada Pemprov Jawa Barat dari Kemendikbud.