Indeks Moratorium Reklamasi

Pengurukan sisa Pulau G, yang dibangun anak usaha Agung Podomoro Land, hanya menunggu rekayasa teknologi atas aliran air dingin pembangkit listrik PLN Muara Karang.

Menteri Luhut membantah tudingan yang menyebut dia mencatut organisasi Alumni ITB saat menjelaskan sejumlah pakar yang mendukung proyek Reklamasi Jakarta.

Sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) mengkritik pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengesankan ada ahli lulusan kampus tersebut membenarkan pencabutan moratorium reklamasi Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno merasa dirinya diadu dengan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan terkait persoalan reklamasi Teluk Jakarta.

Sejumlah pimpinan DPRD DKI, terutama dari kalangan pendukung pemimpin baru ibu kota, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meminta Pemprov DKI merevisi isi surat permohonan pembahasan Raperda Reklamasi.

Kiara mendorong agar Anies-Sandi berani melawan pemerintah pusat terkait reklamasi. Janji saat kampanye harus direalisasikan.

"Yang jelas Pak Jokowi habis lantik kita kemarin sedang persiapkan ketemu karena banyak isu yang kita ingin bicarakan," katanya.

Namun, Luhut menegaskan bahwa keputusan untuk mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta setelah pengembang memenuhi persyaratan dari pemerintah.

Anies-Sandi diminta mengkaji pencabutan moratorium pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta oleh pemerintah pusat.

Pemerintah dianggap tidak transparan sebab enggan membuka dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan syarat untuk pencabutan moratorium reklamasi.

Rapat pembahasan Raperda Reklamasi ditunda sebab hanya dihadiri perwakilan tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Polda Metro Jaya sedang mengumpulkan seluruh data yang ada untuk bisa dianalisa dan gelar perkara terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Selain akan mengajukan gugatan ke PTUN, KSTJ juga akan melaporkan ke Ombudsman terkait pencabutan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta.

DPRD enggan buru-buru membahas dua raperda reklamasi pulau C, D, dan G meskipun KLHK telah mengizinkan pengembang untuk meneruskan kegiatan reklamasi.

Pasca-moratorium dicabut, KLHK akan memanggil PT Muara Wisesa Samudera selaku Pulau G reklamasi teluk Jakarta, hari ini.

Keputusan mencabut sanksi administratif atau moratorium Pulau G akan ditentukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Jumat (29/9/2017) mendatang.

Pemprov DKI Jakarta sudah menerima surat pencabutan moratorium Pulau C dan D dari Kementerian KLHK.

Pembahasan tersebut tinggal menunggu masuknya surat dari Pemprov DKI yang melampirkan keputusan Kementerian LHK bahwa moratorium Pulau C dan D telah dicabut.

Siti Nurbaya mengklaim, aktivitas yang dilakukan pengembang selama moratorium di dua pulau tersebut hanya sebatas pemeliharaan bangunan.

Beberapa hal yang akan dibahas antara lain moratorium reklamasi, izin lingkungan yang terintegrasi dengan KLHS, rencana pembangunan tanggul laut raksasa (NCICD), serta aspek sosial reklamasi.