Indeks Masyarakat Adat

Masyarakat Dayak Pitap: Ladang Padi & Perlawanan
Mild report
Jumat, 22 Mar

Masyarakat Dayak Pitap: Ladang Padi & Perlawanan

Sumber daya alam yang masih terjaga di kawasan adat Dayak Pitap tak lepas dari perjuangan masyarakat adat setempat yang dimulai sejak tahun 1998.
Kepala Otorita IKN Janji Perlakukan Masyarakat Adat dengan Baik
Sosial budaya
Senin, 18 Mar

Kepala Otorita IKN Janji Perlakukan Masyarakat Adat dengan Baik

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengaku sudah menjadi warga Kecamatan Sepaku dan menjamin tiada penggusuran ke masyarakat adat.
Tanah Ulayat Terancam, RUU Masyarakat Adat Malah Ditelantarkan
Current issue
Senin, 18 Mar

Tanah Ulayat Terancam, RUU Masyarakat Adat Malah Ditelantarkan

Masyarakat adat di Indonesia terus terancam dan menuju titik kritis karena kekosongan payung hukum yang seharusnya menjamin hak-hak hidup mereka.
Otorita IKN Bantah Lakukan Penggusuran Paksa ke Masyarakat Adat
Sosial budaya
Kamis, 14 Mar

Otorita IKN Bantah Lakukan Penggusuran Paksa ke Masyarakat Adat

Otorita IKN mengklaim masyarakat di Penajam Paser Utara sudah mendapatkan sosialisasi dan mengklaim mendukung penuh atas pembangunan IKN.
Kepala Badan Otorita IKN Bantah Gusur Paksa Masyarakat Adat
News
Rabu, 13 Mar

Kepala Badan Otorita IKN Bantah Gusur Paksa Masyarakat Adat

Menurut Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, selain berkomunikasi dengan masyarakat adat, dia juga melibatkan para investor untuk komunikasi dua sisi.
Def Tri Hardianto: UU Masyarakat Adat itu Perintah Konstitusi
Mild report
Kamis, 8 Feb

Def Tri Hardianto: UU Masyarakat Adat itu Perintah Konstitusi

Def Tri Hardianto menyoroti terkatung-katungnya RUU Masyarakat Adat dan pengalamannya mengadvokasi Perda Masyarakat Adat di Kabupaten Rejang Lebong.
Cerita Kutei Lubuk Kembang Pertahankan Hak Tanah Tradisionalnya
Mild report
Sabtu, 27 Jan

Cerita Kutei Lubuk Kembang Pertahankan Hak Tanah Tradisionalnya

Pada 2016, masyarakat Kutei Lubuk Kembang, Bengkulu, dirundung konflik agraria. Gigih melawan hingga hak atas tanah tradisionalnya diakui pemerintah.
Debat Cawapres Singgung Regulasi, Tapi Jauh Panggang dari Api
Polhukam
Selasa, 23 Jan

Debat Cawapres Singgung Regulasi, Tapi Jauh Panggang dari Api

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menilai upaya para cawapres menyinggung regulasi dalam debat keempat justru menunjukkan bahwa mereka tidak paham soal itu.
Profil Rukka Sombolinggi Panelis Debat Capres-Cawapres ke-4 2024
Aktual dan Tren
Minggu, 21 Jan

Profil Rukka Sombolinggi Panelis Debat Capres-Cawapres ke-4 2024

Profil Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Simbolinggi, panelis debat ke-4 Pilpres 2024.
Gagasan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Jelang Debat Cawapres
Polhukam
Selasa, 16 Jan

Gagasan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Jelang Debat Cawapres

Selama 10 tahun terakhir (2014-2023), AMAN mencatat terjadi 687 kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Apa gagasan para paslon?
Polemik Kantor Pemprov Papua Pegunungan, DPR Akan Bentuk Panja
Polhukam
Kamis, 13 Juli 2023

Polemik Kantor Pemprov Papua Pegunungan, DPR Akan Bentuk Panja

Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang khusus mengawasi kerja-kerja pembangunan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Alasan Warga Papua Pegunungan Tolak Pembangunan Kantor Gubernur
Polhukam
Rabu, 12 Juli 2023

Alasan Warga Papua Pegunungan Tolak Pembangunan Kantor Gubernur

Masyarakat adat Aliansi Mukoko, Asolokobal, Walesi belum merestui pelepasan tanah adat di lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan.
Dayak Iban & Kehendak Masyarakat Adat Berdaya di Tanah Sendiri
Kesra
Rabu, 5 Juli 2023

Dayak Iban & Kehendak Masyarakat Adat Berdaya di Tanah Sendiri

Pengakuan Negara atas hutan adat terbukti mampu memaksimalkan potensi serta memberi keleluasaan masyarakat adat memberdayakan alamnya.
KLHK Klaim UU Cipta Kerja Berpihak pada Masyarakat Adat
Kesra
Jumat, 24 Mar 2023

KLHK Klaim UU Cipta Kerja Berpihak pada Masyarakat Adat

Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah berupaya untuk tetap dapat memastikan perlindungan terhadap masyarakat adat.
Kemlu Tegaskan Pulau Pasir Bukan Milik Indonesia
Polhukam
Jumat, 28 Okt 2022

Kemlu Tegaskan Pulau Pasir Bukan Milik Indonesia

Pulau Pasir memang bukan bagian dari Indonesia. Namun berdasarkan perjanjian Indonesia dan Australia, nelayan diizinkan menangkap ikan di perairan sekitar.
Masyarakat Adat Minta Dilibatkan dalam Kelola Geopark Meratus
Kesra
Kamis, 29 Sept 2022

Masyarakat Adat Minta Dilibatkan dalam Kelola Geopark Meratus

AMAN menilai status Geopark Nasional Pegunungan Meratus (GNPM) tidak menjamin Pegunungan Meratus bebas pertambangan dan ekspansi industri ekstraktif.
Nihilnya Isu Krisis Iklim dan Lingkungan dalam Pidato Jokowi 2022
Kesra
Rabu, 17 Agt 2022

Nihilnya Isu Krisis Iklim dan Lingkungan dalam Pidato Jokowi 2022

Nihilnya pembahasan krisis iklim dan kerusakan lingkungan menunjukkan pemerintah menutup mata dari dampak eksploitasi sumber daya alam.
BRWA: Ada 1.119 Peta Wilayah Adat, Total Luas 20,7 Juta Hektare
Kesra
Selasa, 9 Agt 2022

BRWA: Ada 1.119 Peta Wilayah Adat, Total Luas 20,7 Juta Hektare

Per 9 Agustus 2022, ada 1.119 peta wilayah adat yang sudah teregistrasi dengan total luas 20,7 juta hektare, tersebar di 29 provinsi dan 142 kabupaten/kota.
HIMAS 2022, Masyarakat Adat Tuntut Hak Tanah hingga Hutan Adat
Kesra
Selasa, 9 Agt 2022

HIMAS 2022, Masyarakat Adat Tuntut Hak Tanah hingga Hutan Adat

Asia Justice and Rights desak pemerintah untuk mengakui, menghormati serta melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat terutama perempuan.
Komnas HAM Selidiki Aduan Warga 10 Tahun Terakhir terkait PT TPL
Hard news
Kamis, 30 Des 2021

Komnas HAM Selidiki Aduan Warga 10 Tahun Terakhir terkait PT TPL

Komnas HAM mulai menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hak asasi selama 10 tahun terakhir yang diadukan masyarakat terkait PT Toba Pulp Lestari (TPL).