Indeks Mafia Minyak Goreng

Pedagang pasar mengingatkan Mendag Zulhas menyelesaikan permasalahan inti dari minyak goreng yang terjadi saat ini, yaitu permasalahan rantai distribusi.

Penyalahgunaan BAP tersangka yang dilakukan oleh setiap pihak merupakan bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sudah sejak lama industri sawit kental dengan monopoli hanya dikelola oleh beberapa konglomerat sawit besar.

Zulhas sebut permasalahan minyak goreng terjadi akibat kelambatan pemerintah mengantisipasi aksi para penjual migor, bukan karena mafia.

Menurut Burhanuddin Muhtadi kasus korupsi izin ekspor minyak goreng dapat perhatian besar karena sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Andre Rosiade berharap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bisa hadir rapat dengan Komisi VI DPR RI mengonfirmasi masalah minyak goreng.

Jokowi minta aparat hukum tegas & terus proses hukum pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng.

DPR akan memanggi Mendag Lutfi pada Senin (25/4/2022) pekan depan, meski saat ini sudah memasuki masa reses.

Pemerintah mengaku berusaha mempertahankan harga minyak goreng curah agar sesuai HET.

Mafia minyak goreng itu justru ada di Kementerian Perdagangan itu sendiri. Kebijakan pasar yang membingungkan juga turut memicu kelangkaan minyak goreng.

Kejagung menetapkan 4 tersangka dalam kasus minyak goreng ini, salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendagri.

Profil Indrasari Wisnu Wardhana, tersangka kasus korupsi minyak goreng.

Pemerintah mengklaim sudah menyalurkan ratusan juta liter minyak goreng hasil DMO. Tapi kenapa di lapangan langka?

Dirjen Perdagangan LN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menjadi tersangka korupsi migor bersama tiga pihak swasta yakni dari Grup Wilmar, Musim Mas & PHG.

Dugaan praktik penimbunan minyak goreng curah marak terjadi di berbagai daerah. Pemerintah seperti enggan menindak tegas.

Kemendag menjelaskan alasan siapa di balik mafia minyak goreng yang belum diungkap ke publik.

PKS minta Menperin jangan sungkan memberi sanksi kepada pengusaha minyak goreng yang tak mau mengikuti aturan.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menduga PT AMJ dan perusahaan lainnya mengekspor minyak goreng secara ilegal ke Hong Kong.

Pemberian BLT minyak goreng ini justru menunjukkan bahwa pemerintah takluk dengan mafia minyak goreng.