Indeks Korupsi Pupuk

Sidang perdana kasus suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso dengan tersangka Bowo Sidik Pangarso akan digelar Rabu (14/8/2019) besok.

Kasus suap Bowo Sidik: KPK memanggil General Manager Commercial PT Humpuss Asty Winasti sebagai saksi Indung (orang kepercayaan Bowo Sidik).

KPK terus menelusuri sumber uang untuk tersangka kasus suap dan gratifikasi, Bowo Sidik Pangarso. Hari ini, komisi antirasuah itu memanggil Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan.

Ketiga orang yang aakan dijadikan saksi adalah Kasi Pengembangan Pasar Rakyat Kemendag Husodo Kuncoro Yakti, Kasubag Penyiapan Bahan Pimpinan Kemendag Wawan Kurniawan & TA Kemendag Heri Padmo Wicaksono.

Hari ini, KPK memanggil Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Haikal untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengangkutan pupuk dan gratifikasi yang melibatkan Bowo Sidik Pangarso.

KPK mendalami kasus dugaan suap pengangkutan pupuk Bowo Sidik Pangarso dengan memanggil 2 anggota DPR untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga orang asisten tersangka suap transportasi pupuk, Bowo Sidik Pangarso pada Selasa (21/5/2019).

Direktur Utama Pupuk Indonesia Logistik Ahmadi Ahsan diperiksa KPK terkait kasus suap proyek transportasi pupuk untuk tersangka Bowo Sidik Pangarso.

Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Achmad Tossin Sutawikara akan diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap terkait transportasi pupuk yang menyeret Bowo Sidik, pada Senin (13/5/2019).

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik Ahmadi Hasan, hari ini terkait kasus korupsi distribusi pupuk.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka.

Selain tujuh orang yang telah ditangkap, KPK juga membenarkan penangkapan terhadap anggota DPR RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Kamis (28/3/2019) dini hari.

Korupsi pupuk berdampak buruk terhadap kepentingan publik, sehingga masyarakat terganggu dalam pendistribusian pupuk.

Kerugian keuangan negara dari dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur mencapai sekitar Rp229,8 miliar

KPK menahan satu orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pupuk di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah tahun 2010-2011 dan 2012-2013.

Dalam kasus ini KPK telah mengumumkan 5 orang tersangka pada 17 Januari 2017 lalu.