Indeks Korupsi Proyek Infrastruktur

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga mengintervensi proyek peningkatan jalan senilai Rp19,9 miliar.

Selama Herman sebagai Wali Kota Banjar 2008-2013 diduga banyak menerima gratifikasi dari para kontraktor & pihak yang mengerjakan proyek di Banjar.

Wagub Maluku Barnabas Nathaniel Orno dipanggil KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Meskipun TP4 dicabut, Jaksa Agung masih punya direktur pengamanan pembangunan strategis.

Kepala BPJN XII Refly Ruddy Tangkere diduga menerima suap Rp2,1 miliar dari proyek yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp155,5 miliar.

Kementerian BUMN mengakui pengawasan untuk mencegah korupsi di BUMN, seperti Waskita Karya, selama ini belum optimal.

Waskita Karya menonaktifkan 2 pejabatnya yaitu Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar karena terlibat dalam kasus proyek fiktif. 

Proyek besar yang dikerjakan BUMN seharusnya lebih memiliki perspektif pelayanan ke masyarakat, seperti yang dikerjakan Waskita Karya.

Sejumlah mantan pejabat Waskita Karya (Persero) Tbk dan Kementerian PUPR dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK terkait korupsi proyek fiktif.

PT Waskita Karya mengalami tren penurunan harga saham disinyalir akibat dua pegawainya yang tersandung kasus korupsi infrastruktur.

Sejumlah pejabat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yuly Ariandi Siregar.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 2 orang pegawai Waskita Karya sebagai tersangka, antara lain Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

KPK menetapkan 2 pegawai Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai tersangka, terkait dugaan korupsi dalam 14 proyek infrastruktur.

KPK menetapkan BUMN PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korupsi pada proyek senilai Rp793 miliar.

Tim pemantau infrastruktur dibentuk sejak kasus suap pembangunan jalan KemenPUPR di Maluku Utara.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musa Zainuddin berupa pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp1 miliar," ujar JPU KPK Ariawan.

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain dan empat tersangka lainnya ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi suap terkait dengan pembangunan infrastruktur.

ICW mencatat nilai kerugian akibat korupsi dalam proyek infrastruktur lebih besar dibanding korupsi lain.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti mengaku bahwa jatah komisi untuk anggota DPR dari dana aspirasi seperti ban berjalan. Ia memastikan setiap anggota DPR pasti mendapatkannya.