Indeks Korupsi Helikopter Aw101

Irfan juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp177 miliar sesuai yang ia dapatkan dari perbuatan pidana.

Penjelasan Panglima TNI sangat penting agar masyarakat tidak bingung dengan fenomena penegakan hukum dalam dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101.

Penghentian penyidikan terhadap lima tersangka dari unsur TNI menjadi pertanyaan, padahal tersangka dari pihak swasta tetap bergulir.

KPK menyampaikan informasi soal penghentian kasus korupsi pengadaan heli AW-101 oleh Puspom TNI.

KPK mengonfirmasi Puspom TNI menghentikan penyidikan kasus korupsi heli AW-101 untuk lima tersangka dari perwira TNI.

Kasus pembelian Helikopter AW-101 berawal sejak Mei 2017, ketika KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi.

KPK telah menangani dua kasus yang dilaporkan Jokowi, namun masih terkendala penyidikannya.

KPK masih akan berupaya menghadirkan para saksi dari unsur TNI, yang sebelumnya mangkir dari panggilan pemeriksaan, untuk menuntaskan penyidikan korupsi Heli AW101.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan menangani kasus dugaan korupsi helikopter AgustaWestland AW101.

"Tidak ada pernyataan-pernyataan ataupun respons-respons yang disampaikan oleh KPK yang ingin mendiskreditkan pihak lain," kata Febri.

Agus mengatakan kasus pengadaan helikopter AW-101 ini mencuat saat dirinya tidak lagi aktif di TNI.

KPK berencana secepatnya memanggil ulang mantan Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna setelah mantan KSAU tersebut tidak menghadiri jadwal pemeriksaan pada hari ini.

"Tidak akan datang karena belum menerima surat panggilan dari KPK," kata tim kuasa hukum Agus Supriatna, Pahrozi.

Agus pernah diperiksa KPK pada 3 Januari 2018 itu. Namun ia mengaku tidak bisa sembarang memberikan pernyataan dengan dalih memegang rahasia tentara sekeras-sekerasnya.

Agus Supriatna tidak bersedia memberikan keterangan soal kasus heli AW-101 dengan alasan saat kejadian, saksi menjabat Kasau sehingga terkait dengan rahasia militer.

Agus Supriatna enggan memberi keterangan detail ihwal dugaan korupsi pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101.

KPK bisa memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan atau instansi terkait untuk mendalami proses pengadaan jika diperlukan.

Meski Agus tidak bersedia menjawab dalam pemeriksaan KPK dengan alasan rahasia negara, penyidik tetap akan berkoordinasi dengan POM TNI untuk mengklarifikasi hal ini.

Mantan KSAU Agus Supriatna menolak memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi di kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101. 

Agus Supriatna memenuhi pemeriksaan KPK dalam kasus korupsi pembelian helikopter AW 101.