Indeks Komisi I

Komisi I DPR RI akan langsung mengelar rapat internal usai KSAD Jenderal Agus Subiyanto menjalani uji kelayakan calon Panglima TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan agar membentuk panitia kerja (panja) netralitas TNI pada Pemilu 2024.

Fit and proper test calon Panglima TNI dilakukan secara terbuka saat pemaparan visi dan misi Laksamana Yudo Margono, selain itu dilakukan secara tertutup.

Meutya mendorong fit and proper test bagi calon Panglima TNI dilakukan segera karena tenggat waktu masa reses yang kian dekat yaitu 16 Desember 2022.

Menurut Teuku Riefky, ketegasan tidak musti dalam bentuk peperangan, juga tak hanya berbentuk nota protes saja.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, membenarkan bahwa Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kerap ke luar negeri untuk membeli alutsista.

Menurut Rudianto pendekatan militer harus segera dilakukan bila Cina makin membandel di Natuna.

Meutya Hafid dari Fraksi Partai Golkar terpilih sebagai Ketua Komisi I DPR RI.

Komisi I DPR RI memandang tidak ada keterlibatan ISIS dalam konflik Papua. Abdul Kharis selaku Ketua Komisi I justru khawatir video tersebut sebagai upaya penyesatan kepada publik.

Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha meminta DPR periode 2019-2024 memprioritaskan kajian terhadap usulan revisi pasal-pasal karet di UU ITE. 

Politikus PKS Sukamta menduga masih ada perdebatan di internal pemerintah sehingga Kementerian Kominfo belum menyerahkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR.

Komisi I menolak rencana penempatan perwira aktif TNI di Kementerian. Penolakan serupa juga datang dari Komisi II dan Kepala BKN.

Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana menyoroti lima kelemahan perekaman biometrik Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. 

Anggota DPR RI Komisi I Meutya Hafid meminta para pelaku yang terlibat dalam kasus pembakaran Polsek Ciracas agar ditindak tegas. 

Meski baru diproses pada 2019, Menkominfo memastikan pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi tak akan makan waktu lama.

Wakil Ketua Komis I DPR, Meutya Hafid menyatakan pihaknya akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mengevaluasi sistem registrasi kartu selular, terkait adanya dugaan kebocoran data. 

Tersangka korupsi di Ditjen Hubla, Antonius Tonny Budiono mengaku sempat memberikan uang kepada Paspampres sejumlah Rp100 hingga Rp150 juta.

"Anggaran Paspampres itu dibiayai oleh negara, oleh APBN, jadi tidak ada dana-dana lain selain itu," kata anggota Komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon.