Indeks Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti dengan penambahan anggaran menjadi Rp25,18 triliun di 2023.

Basuki Hadimuljono menjelaskan, pagu Kementerian PUPR 2022 sebesar Rp100,6 triliun. Hingga 16 Agustus 2022 terealisasi sebesar Rp46,6 triliun.

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling banyak untuk belanja non-operasional mencapai Rp90,40 triliun.

Kementerian PUPR menargetkan bisa membangun 2.130 unit rumah khusus (rusus) yang diperuntukkan diantaranya bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan korban bencana pada 2019 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp551 miliar.

Salah satu kendala penataan hunian vertikal adalah masyarakat yang belum terbiasa untuk tinggal di rumah vertikal. Oleh karena itu, pemerintah kota akan terus melakukan sosialisasi pentingnya penataan rumah vertikal.

Pemerintah berencana menerapkan Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa henti pada Desember 2018.

Pembayaran tol secara non-tunai akan diterapkan secara penuh per Oktober 2017, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen PUPR tidak akan melakukan PHK kepada karyawan yang selama ini bertugas di gerbang tol.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah merancang upaya sistematis untuk memperbaiki skill tenaga kerja domestik melalui rancangan dana pengembangan keahlian (skill development fund) untuk diterapkan di Idnonesia.

Pemerintah melakukan penyederhanaan proses perizinan pembangunan rumah bagi pengembang dengan memperpendek waktu perizinan dari 33 tahapan menjadi 11 tahapan dan dari 769 sampai 981 hari menjadi 44 hari. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya perizinan sebesar 30 persen.

Proyek pembangunan jalur Pantai Selatan Jawa bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dari Pantai Utara Jawa dan membuka keterisolasian wilayah sekaligus memeratakan kesejahteraan masyarakat wilayah selatan Jawa.

Demi mendukung program pengadaan satu juta rumah yang digagas oleh pemerintah, PT Danareksa Investment Management (DIM) akan menerbitkan reksa dana penyertaan terbatas (RPDT) senilai Rp2 triliun. Untuk merealisasikan rencana ini, DIM akan menggandeng menggandeng Perum Perumnas dan siap mengelola dana proyek yang masuk dari para pemodal.

Kenaikan harga properti di Jabodetabek dianggap paling pesat. Namun, di beberapa kota di Jawa dan luar Jawa, harga hunian juga mengalami pergerakan yang pesat. Kondisi ini menjadi momok bagi para keluarga yang belum punya rumah.

Pemerintah terus mengejar target kekurangan produksi rumah dan pembiayaannya. Program sejuta rumah diluncurkan, dan kini sudah memasuki tahun kedua. Sayangnya, program itu tak kunjung menyelesaikan masalah. Harga rumah terus membubung tinggi dan semakin tak terjangkau masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengusulkan penghematan pemotongan belanja dalam pagu APBN-P 2016. Pemangkasan anggaran tersebut membuat Kementerian PUPR mengupayakan cara lain guna mendapatkan tambahan dana.

Presiden Joko Widodo membatasi waktu redesain kompleks Hambalang Bogor sampai bulan April-Mei 2017

Rapat terbatas untuk menindaklanjuti pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Nasional Hambalang diundur karena molornya kajian serta hasil audit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Budi Supriyanto. Pasalnya, politisi Partai Golkar tersebut telah dua kali mangkir dari panggilan lembaga antirasuah tersebut.

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.