Indeks Kasus Reklamasi

Enam Pejabat Pemprov Kepri ini diperiksa untuk tersangka Nurdin Basirun.

KPK memanggil Gubernur Kepri 2016-2021 Nurdin Basirun sebagai saksi untuk penyidikan kasus suap izin lokasi dan perizinan reklamasi di Kepulauan Riau hari ini.

Anies menilai setiap kebijakan selalu ada celah, sehingga saat kebijakan pembatalan izin reklamasi Jakarta digugat, ia akan menghadapinya di pengadilan.

LBH Jakarta menilai, Gubernur DKI Anies Baswedan bisa menerbitkan ulang Surat Keputusan Pembatalan Izin Reklamasi kepada semua pulau yang disengketakan di PTUN.

Pemprov DKI Jakarta dinggap tak punya argumen yang cukup kuat dalam kasus reklamasi Pulau H.

LBH Jakarta mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim yang terlibat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

LBH Jakarta menyayangkan hakim PTUN yang tidak melibatkan nelayan dalam kasus reklamasi.

Anies mengatakan akan terus melakukan upaya hukum untuk menghentikan reklamasi Pulau H.

Pemprov DKI Jakarta akan menempuh banding terhadap putusan PTUN Jakarta yang memenangkan PT Taman Harapan Indah, selaku pengembang reklamasi.

Pemprov DKI Jakarta berencana melaksanakan upacara 17 Agustus mendatang di salah satu pulau bekas proyek reklamasi, yang saat ini telah diubah nama menjadi Pantai Maju. 

PTUN Jakarta membatalkan keputusan Gubernur Anies Baswedan soal pencabutan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H untuk PT Taman Harapan Indah.

Reklamasi pantai Tanjung Pandan Belitung telah merusak mangrove dan menghambat akses masyarakat ke laut.

WALHI menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Pergub Nomor 206 Tahun 2016, yang menjadi landasan hukum reklamasi dijalankan selama ini.

WALHI DKI Jakarta menilai Pemprov seharusnya menghentikan semua kegiatan reklamasi dan segera melakukan rehabilitasi.

Pergub tersebut dibuat berlandaskan Peraturan Pemerintah no 30 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3. Namun menurut Anies pergub itu dibuat tanpa menunggu Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta ditetapkan.

Izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi tidak diumumkan, tapi diklaim Anies Baswedan sudah sesuai prosedur.

Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi sebagai bentuk pemanfaatan lahan di pulau tersebut, sedangkan Anies tetap konsisten tak melanjutkan reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk transparan soal isu yang beredar bahwa Pemprov DKI telah menerbitkan IMB pulau reklamasi Teluk Jakarta.

M. Taufik menyatakan seharusnya penerbitan IMB bangunan di pulau reklamasi dilakukan setelah penyusunan Raperda Zonasi Pesisir tuntas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih akan mengecek soal perizinan bisnis kuliner bernama Food Street di Pulau D yang merupakan pulau reklamasi.