Indeks Kasus Idrus Marham

Narapidana atas nama Idrus Marham sudah bebas murni per 11 September 2020 dari Lapas kelas I Cipinang.

KPK menilai tindakan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Idrus Marham tidak sejalan dengan penanganan tindak pidana korupsi.

MA menilai pasal yang tepat untuk Idrus adalah Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 sehingga kemudian dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara.

Idrus sebelumnya divonis tiga tahun penjara dan denda Rp150. KPK mengajukan banding dan hukuman Idrus naik menjadi lima tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Kuasa hukum terpidana kasus korupsi PLTU Riau-1 Idrus Marham, Samsul Huda tak terima dengan putusan banding yang menambah vonis penjara Idrus menjadi lima tahun.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding KPK sehingga hukuman terpidana kasus suap PLTU Riau-1 diperberat menajdi 5 tahun penjara.

Duit Rp300.000 dari kerabat Idrus Marham diduga terkait dengan pengawalan saat berobat di RS MMC, Jakarta Selatan.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan Marwan sudah dibebastugaskan dari jabatannya. Atas dasar itu, Febri menilai tindakan KPK sudah tepat dan cukup.

Ombudsman RI menyayangkan ketidakhadiran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyerahan laporan hasil akhir terkait kasus pelesiran Idrus Marham, Selasa (16/7/2019).

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan ada kemungkinan Marwan menerima suap dari kerabat atau kuasa hukum Idrus.

Ombudsman RI (ORI) menemukan dugaan suap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengawal terpidana suap PLTU Riau-1 Idrus Marham.

KPK akan mempelajari lebih lanjut soal adanya penemuan maladministrasi dalam kasus tahanan KPK Idrus Marham ketika berobat beberapa waktu lalu.