Indeks Intoleransi

Pada 2022 rata-rata Indeks Kota Toleran (IKT) nasional mencapai nilai 5,03, sedangkan 2023 skornya 5,06.

Anies tidak pernah mengakui dukungan dari kelompok radikal. Konteks ucapannya dalam kunjungan ke Malaysia disalahartikan di sebuah artikel.

Jokowi ingin agar masjid tidak digunakan untuk kepentingan negatif seperti tempat penumbuhan intoleransi, terorisme hingga mendorong persatuan.

Riset SETARA juga menunjukkan 24,2% siswa SMA masuk kategori intoleran pasif, 5%  kategori intoleran aktif, dan 0,6% kategori potensi terpapar intoleransi.

Sepanjang 2022, FSGI mencatat tiga dosa besar di dunia pendidikan, yaitu: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Anak muda sedang mencari jati diri menurut Wakapolri mudah terkena narasi gerakan radikal & intoleran.

Menurut Kemendikbudristek, pemaksaan seorang siswi mengenakan hijab di sekolah negeri bertentangan dengan Undang-undang 20/2003 tentang Sisdiknas.

Keputusan tersebut dilakukan agar tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar sampai diterbitkannya keputusan administrasi.

KSP ingin penjabat kepala daerah bisa aktif menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Sehari usai hakim memvonis ringan 21 pelaku pengrusakan masjid Ahmadiyah, Bupati Sintang keluarkan SP3 agar masjid dibongkar.

SKB 3 Menteri dinilai menjadi biang kerok penyegelan Masjid Ahmadiyah di Depok. Diperpara dengan Perwali Depok dan Pergub Jabar.

Jokowi mendorong seluruh negara menciptakan perdamaian, menghargai keberagaman, serta menegakkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas.

Jemaat Ahmadiyah khawatir akan terjadi insiden susulan. Sebab sebelum massa aliansi bubar, mereka sempat mengancam akan meratakan masjid.

Polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan masjid milik Jemaah Ahmadiyah di Sintang.

Polisi menelusuri dugaan perusakan masjid milik Jemaah Ahmadiyah, di Sintang yang diduga dilakukan Aliansi Umat Islam.

Polisi sudah memeriksa sebanyak 23 orang sebagai saksi terkait pengrusakan makam Nasrani di Solo, Jawa Tengah.

Riset terbaru Setara Institure menunjukkan kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin rapuh saat pandemi, dan banyak pelaku adalah aktor negara.

Jokowi mendorong agar kelompok beragama tidak bersifat eksklusif atau tertutup karena bisa memicu intoleransi dan merusak sendi kebangsaan.

Pembatasan pemerintah Orde Baru terhadap agama sangat ketat, tecermin dari upaya pemerintah menghalangi siswi sekolah negeri mengenakan jilbab.

Masalah pemaksaan jilbab bagi siswi Kristen di sekolah negeri Padang disebut sudah selesai dan bukan masalah agama.