Indeks Imb Reklamasi

Pemprov DKI Jakarta akan menempuh banding terhadap putusan PTUN Jakarta yang memenangkan PT Taman Harapan Indah, selaku pengembang reklamasi.

Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan upacara 17 Agustus mendatang di salah satu pulau bekas proyek reklamasi, yang saat ini telah diubah nama menjadi Pantai Maju.

DPRD DKI Jakarta belum berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keputusan memberikan IMB di lahan reklamasi.

Susan Herawati menyatakan seharusnya Anies mengizinkan masyarakat mengelola pulau reklamasi untuk menjadi hutan bakau, dan bukan malah menerbitkan IMB.

Sekjen KIARA Susan Herawati menilai adu narasi antara kebijakan Anies dan Ahok bukan sesuatu yang relevan, malah mengalihkan substansi permasalahan reklamasi.

Anies mengakui IMB pulau reklamasi bisa dicabut jika tidak sesuai dengan aturan dalam Perda RDTR dan RTRW.

Anies menyampaikan bahwa yang dilanggar para pengembang di Pulau Reklamasi adalah perizinan membangun, bukan tata ruang.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus memperkirakan revisi Perda RDTR dan Perda RTRW akan bersifat akomodatif terhadap IMB Pulau Reklamasi.

Sejumlah aktivis yang tergabung Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi dari perempatan Patung Kuda menuju Balaikota DKI, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Penerbitan IMB menyalahi undang-undang, karena di Pulau Reklamasi belum ada peraturan daerah yang mengaturnya.

Aksi bakar ban di gerbang Balai Kota DKI Jakarta itu disertai dengan membentangkan spanduk putih bertuliskan “Anies=Ahok”.

Usulan untuk melakukan hak interpelasi disampaikan oleh Bestari Barus dari Fraksi Nasdem.

Mahasiswa dan nelayan meminta Gubernur Anies untuk mencabut IMB yang telah diterbitkan untuk bangunan Pulau Reklamasi.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai penerbitan IMB menunjukkan komitmen Gubernur Anies Baswedan dalam menghentikan reklamasi lemah. 

Ada lahan kontribusi dari pulau reklamasi buat kepentingan publik. Tapi, sampai kini, belum ada wujudnya.

Reklamasi memang sudah dihentikan, demikian ucapan Anies Baswedan. Tapi, tidak untuk pembangunan di atasnya.