Indeks Hukuman Kebiri

Mengenal apa itu kebiri hukuman terhadap predator seksual anak.

Kemen PPPA mendorong penerapan hukuman yang tegas dan maksimum terhadap Herry Wirawan, guru pesantren pemerkosa 12 santriwati di Kota Bandung.

Kasus kekerasan seksual merupakan kejahatan serius. Namun, apakah kebiri kimia pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan solusi yang tepat?

Para ahli kesehatan menolak menjadi eksekutor yang melakukan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual.

Hukuman kebiri kimia juga terjadi di beberapa negara meskipun tak lepas dari perdebatan. 

Selain Indonesia, Republik Ceko dan Ukraina juga menerapkan hukuman kebiri kimia kepada para terpidana kekerasan seksual terhadap anak.

Selain Indonesia, dua negara lain yang menerapkan hukuman kebiri adalah Republik Ceko dan Ukraina.

Hukuman kebiri kimia sudah memicu kontroversi sejak diwacanakan pada 2015.

Hukuman kebiri kimia sudah memicu kontroversi sejak diwacanakan pada 2015. Pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini resmi diberlakukan sejak 2016 silam.

Amnesty International Indonesia menilai pelaksanaan kebiri kimia terhadap pemerkosa anak sama seperti membalas kekejaman dengan kekejaman.

IDI tidak setuju bila dokter menjadi eksekutor kebiri kimia kepada pelaku pemerkosaan. 

ICJR meminta pemerintah lebih memperhatikan korban pemerkosaan daripada harus meributkan hukuman kebiri kimia yang diterima pelaku.

Kemenkes akan mengajak duduk bersama pihak Kejari Mojokerto dan IDI untuk membahas soal kebiri kimia.

Hukuman kebiri kimia kembali menjadi perbincangan setelah seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, bernama MA (20) mendapatkan hukuman tersebut.

Menkes Nila menyatakan, jika kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD), maka seluruh pihak harus mengikutinya.

Yohana mengatakan Kemen PPPA mengapresiasi putusan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto atas pemberlakuan hukuman pidana tambahan berupa pidana kebiri kepada terdakwa

Rancangan undang-undang yang memuat aturan pengebirian pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini setelah rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perubahan tersebut.

Puan Maharani mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji aturan pelaksanaan Perppu tentang Perlindungan Anak.

Komisi VIII DPR RI setuju membawa perppu kebiri pada pembahasan tingkat lanjut, walaupun beberapa fraksi menyatakan perppu ini masih lemah di bidang hukum.

Kasus kekerasan seksual marak belakangan. Pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual. Namun, kebijakan ini dinilai tidak relevan oleh Alissa Wahid, pendiri Lembaga Studi & Pengembangan Perempuan & Anak. Alissa menilai yang lebih relevan justru pendidikan seksual di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.