Indeks Hasil Tpf Munir

Saat penyerahan Laporan Akhir TPF Munir, dokumen langsung diserahkan ke Presiden SBY oleh Ketua TPF tanpa melalui administrasi persuratan di Kemensetneg.

Sejumlah pihak menuntut Jokowi mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir, mengingat masa jabatannya sebagai Presiden akan segera berakhir.

Sejumlah aktivis HAM mengecam putusan MA yang menolak pengajuan kasasi atas putusan PTUN yang mengabulkan permintaan pemerintah untuk tidak membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

Lomba Debat bertema “Menyimak Munir, Mendalami HAM” ini bertujuan untuk mendesak penyelesaian kasus Munir dan menyebarkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

KontraS mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala upaya mengulur waktu dalam mengumumkan dokumen TPF kasus Munir dengan memerintahkan Kemensetneg mencabut upaya keberatan di PTUN.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan pihaknya tidak melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian aktivis HAM Munir. Menurutnya, hal itu sudah menjadi wewenang kepolisian, bukan kejaksaan.

Hilangnya sebuah arsip, yang ternyata disimpan Mohammad Yamin sebenarnya cukup mengacaukan pengajaran sejarah. Ini bukan satu-satunya arsip yang hilang di Indonesia. Padahal arsip tersebut arsip penting (sejarah) negara Republik Indonesia.

Para pegiat HAM mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menemukan dan mengungkapkan pada publik dokumen resmi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM. Selain itu, Jokowi dinilai harus memerintahkan Jaksa Agung melakukan peninjauan kembali berdasarkan temuan laporan TPF sebagai novum baru.

Setelah berkicau melalui akun Twitter-nya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan terkait upayanya dalam menindaklanjuti hasil TPF kasus Munir. Ia menyatakan pihaknya telah serius menangani perkara kematian pegiat HAM itu.

Laporan TPF kasus meninggalnya Munir Said Thalib dikabarkan hilang. Padahal dokumen itu diharapkan ada-ada fakta baru untuk mengusut kasus pembunuhan Munir. Dugaan keterlibatan lembaga negara kembali berhembus.

Kasus pembunuhan Munir masih meninggalkan misteri hingga kini. Dalang pembunuhan masih belum terungkap meski dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta kasus sudah diserahkan pada Juni 2005. Kini, dokumen itu justru dilaporkan hilang. Padahal keterlibatan aktor pembunuh Munir di lembaga negara dipaparkan di dalamnya.

Sudah 12 tahun Munir Said Thalib, aktivis Hak Asasi Manusia, meninggal dunia dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam. Namun, dalang pelaku pembunuhan terhadap Munir belum terungkap hingga saat ini. Ironinya, dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta  kasus kematian Munir justru dinyatakan hilang.

Kementerian Sekretariat Negara sebelumnya telah menegaskan tidak memiliki dokumen hasil investigasi dari Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis Munir. Tak diketahui keberadaannya, Jaksa Agung pun mengontak eks-TPF guna mendapatkan dokumen itu.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Omah Munir, LBH Jakarta menyebut keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan pemerintah untuk mengungkap hasil kinerja Tim Pencari Fakta (TPF) Kematian Munir ke publik dapat menjadi momentum untuk mengungkap kasus Munir.

Dalam sidang itu Majelis Komisi Informasi Pusat memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengumumkan isi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang diduga dibunuh dengan racun dalam penerbangan dari Indonesia ke Belanda pada September 2004.