Indeks Hacker

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) langsung take down promosi judi online di situsnya.

Budi Arie Setiadi sempat bingung ketika data kependudukan dan pencatatan sipil bocor hingga 330 juta, angka ini lebih besar daripada jumlah penduduk.

Santoso meminta pemeriksaan atas kebocoran data paspor segera dilakukan.

Pelaku peretasan atau hacker, seperti pada kasus BFI Finance bisa dikenai pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenakan pidana.

Pelaku peretasan di Indonesia bisa dikenai hukuman denda dan/atau penjara seperti yang tertuang dalam pasal 30 dan 46 UU ITE.

Istilah hacker atau peretas yang marak dibahas oleh warganet beberapa pekan terakhir sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1960-an.

Para hacktivist tidak mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Mereka bergerilya melawan pemerintah/negara/entitas yang dianggap berkelakuan buruk.

Meski ada UU Perlindungan Data Pribadi, aturan terhadap kelalaian PSE melindungi data masyarakat masih belum ada.

Banyak warganet berbalik mendukung akis-aksi peretas Bjorka. Buah dari lunturnya kepercayaan pada pemerintah.

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD kebocoran data yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang rawan.

KPU khawatir hacker seperti Bjorka mengacak-acak data pemilu. Oleh sebab itu penyelenggara mesti meningkatkan keamanan data.

Apa itu situs web Bjorka yang klaim punya bocoran data dari Kominfo.

Kejari Garut menyebut peretasan websitenya dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan pelayanan publik.

Sampai awal Juni, investigasi kebocoran data BPJS Kesehatan belum juga rampung.

Ratusan juta data warga Indonesia bocor, diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Kasus ini sekali lagi membuktikan betapa lemahnya perlindungan digital.

Ribuan data mahasiswa Undip sejak 2010 bocor. Kasus ini sekali lagi membuktikan pentingnya regulasi soal perlindungan data pribadi.

Beberapa orang 'yang memiliki massa' akunnya diretas. Juga organisasi sejenis. Peretasan diduga terkait dengan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Serangan terhadap media massa, organisasi, dan ahli yang getol mengkritik kebijakan pemerintah merupakan pelanggaran HAM dan tindak pidana.

John Damers menuding kedua hacker itu beroperasi di Cina, sehingga berada di luar jangkauan hukum Amerika Serikat.