Indeks Gubernur Diy

Apa isi UU Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat penetapan gubernur DIY?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Paku Alam X untuk memonitor masalah inflasi.

Sejumlah pejabat negara hadir dalam acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta.

Sri Sultan HB X tak mau melepas kepemilikan tanah untuk proyek jalan tol karena alasan keistimewaan Yogyakarta.

Aturan Pergub DIY Nomor 1/2021 melarang demonstrasi dilakukan di sejumlah tempat termasuk Malioboro menuai kritikan dari berbagai kalangan.

Status tanggap darurat bencana COVID-19 diperpanjang mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.

Gubernur DIY Sultan HB X menyatakan, pihaknya belum akan menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan meminta masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri. 

Sultan Keraton Jogja mengklaim sudah berupaya menangani intoleransi yang masih terjadi di DIY.

Kasus intoleransi yang marak di Yogyakarta tak boleh lagi dianggap remeh. Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X diminta untuk tak lagi membiarkan ada intoleransi.

Sultan HB X memunguti sampah di jalan Malioboro untuk memberi contoh kepada masyarakat. 

Menurut Sultan, konflik-konflik tersebut tidak pernah terjadi bila tidak sedang ada Pemilu. 

Sultan Hamengkubuwono X meminta masyarakat agar tidak terprovokasi dengan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di pertigaan kampus UIN Sunan Kalijaga  pada Selasa (1/5/2018) kemarin.

Sidang putusan ditunda dua minggu karena berkas belum siap.

"Kalau nanti kesenjangan itu sudah tidak tajam, kemiskinan berkurang, saya kira instruksi itu akan dihapus," kata Suyitno.

Ribuan warga di DIY dan sekitarnya menghadiri acara Kenduri Ageng yang diadakan sebagai bentuk ucapan syukur pelantikan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Sri Paduka Paku Alam X dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DI Yogyakarta di Istana Negara, hari ini Selasa (10/10/2017).

Wisik menjadi dasar keputusan politik Sultan HB IX ketika ia mantap memilih republik dan memperjuangkannya sepenuh hati.

Jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan HB X menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk menyerahkan surat verifikasi DPRD.

Meski Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan pasal UU Keistimewaan DIY, pengamat politik UGM Bayu Daridias mengatakan peluang perempuan menjadi Gubernur DIY masih belum final.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi menghapus pasal UU Keistimewaan DIY yang mewajibkan calon gubernur menyerahkan data nama istri.