Indeks Fraksi Pks

Menurut Taufik, dalam APBD DKI Jakarta 2023 Heru hanya mengalokasikan Rp5 miliar untuk jalur sepeda. Itu pun bukan untuk pembangunan, tapi perbaikan jalur.

PKS mempersoalkan bunyi Pasal 10 pada ayat 2 dalam draft RUU DKJ, yakni gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong kasus KDRT yang dilakukan mantan Anggota DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf segera diadili di pengadilan.

Karena mengundurkan diri dari partai dan tidak lagi menjadi anggota DPR RI, maka MKD tidak bisa memeriksa Bukhori Yusuf terkait pelaporan kasus KDRT.

Fraksi PKS DPR RI meminta Pertamina segera mengaudit keamanan di semua depo dan kilang BBM agar kejadian kebakaran tak terjadi lagi.

PKS ingin Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dicopot dari jabatannya karena gagal mengembangkan lembaga riset negara tersebut.

PKS mengkritik kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengganti sekretaris daerah (sekda) hingga merubah slogan Jakarta.

Fraksi PKS memilih eks Wakapolri Adang Daradjatun sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Aboe Bakar Al Habsyi.

PKS menilai kenaikan harga BBM telah memukul rakyat yang baru saja bangkit usai dilumpuhkan pandemi Covid-19.

Rany Mauliani dari Fraksi Partai Gerindra menggantikan M Taufik, sementara Khoirudin dari Fraksi PKS menggantikan Abdurrahman Suhaimi.

Anggota Komisi VI DPR, Rafli menilai larangan ekspor CPO dan minyak goreng sebagai kebijakan yang berdasarkan emosional jangka pendek.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan menggelar pertemuan dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Yayasan Al Hurriyah hari ini, Senin (18/4/2022).

PKS menilai pemerintah tak berani menindak tegas pengusaha yang melanggar aturan terkait produksi minyak goreng sawit curah.

PSHK menyebut pasal zina justru bisa dipakai untuk menjerat perempuan korban KS atau kelompok rentan lain yang tidak teredukasi soal kesehatan reproduksi.

PKS meminta pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) guna menyediakan Pertalite dengan jumlah dan harga yang ditentukan.

Fraksi PKS menilai metode omnibus hanya bisa digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus atau klaster saja.

Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.

PKS menilai tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk DPRD di Ibu Kota Negara (IKN) baru bertentangan dengan UUD 1945.

Jubir PKS Pipin Sopian mengatakan pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) minim keterlibatan partisipasi masyarakat.

Meski PKS menolak & Golkar meminta ditunda, RUU TPKS tetap akan dibawa ke tahap pembahasan dan pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR RI.