Indeks Electronic Road Pricing

Dishub DKI Jakarta menyampaikan kepada perwakilan ojol bahwa proses ERP masih dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

Dalam kajian lanjutan terhadap ERP, Dishub DKI menyebut akan memperluas berbagai masukan ke dalam Raperda PL2SE tersebut.

Pelayanan transportasi publik dianggap belum maksimal sehingga kebijakan tersebut justru menuai polemik karena akan menyengsarakan warga Jakarta.

Kebijakan tersebut dinilai memojokkan ojek online lantaran ada pertambahan biaya operasional ERP yang ditanggung dari dompet para pengemudi.

Ketentuan mengenai tarif, ruas jalan, jenis kendaraan, dan lain-lain merupakan substansi yang akan dibahas.

BPJT menargetkan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP dapat diterapkan di Jakarta pada akhir 2019.

Dishub DKI Jakarta menyatakan proses tender ERP akan berlanjut meski dua peserta lelang dikabarkan mundur.

Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan Kejaksaan untuk memastikan tender proyek electronic road pricing (ERP) tidak bermasalah.

Anies menyatakan penerapan jalan berbayar untuk sepeda motor terkendala oleh ketentuan dalam pasal 3 PP nomor 97 tahun 2012.

Sistem jalan berbayar atau ERP akan diterapkan di Jakarta. Namun, sistem ini menuai kritik, meski ada sisi positif untuk pengendalian kepadatan kendaraan di ibu kota.

Pemprov DKI menerapkan sistem lelang investasi untuk memilih perusahaan penyedia teknologi sistem jalan berbayar di DKI Jakarta.

Sistem plat nomor ganjil-genap cenderung efektif untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Di sisi lain, sistem ini hanya akan berlangsung sementara hingga Electronic Road Pricing siap diterapkan.