Indeks Dwifungsi Tni
Gus Dur Kirim TNI ke Barak, Jokowi Malah Tarik ke Tengah Sipil
Rencana penambahan kodam sama saja membuka peluang pelibatan militer di tengah sipil makin besar.
Apa Isi Usulan Revisi UU 34/2004, Benarkah Ada Dwifungsi TNI?
Isi usulan revisi UU TNI No. 34/2023 dinilai kontroversial karena dinilai dapat membuka peluang dwifungsi TNI seperti pada masa orde baru.
Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi di Balik Rencana Revisi UU TNI
Rencana penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga dinilai tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah TNI.
Perlu Aturan Rinci soal Penempatan TNI Aktif di Kementerian/Lembaga
Perluasan penugasan prajurit untuk tugas sipil dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi profesionalisme TNI dan menghambat karir ASN.
Tak Ada Lagi TNI di DPR, tapi Anggota Dewan Berlagak seperti Mereka
Tentara sudah diusir dari parlemen sebagai hasil dari agenda Reformasi. Tapi anggota dewan malah berlagak seperti tentara baru-baru ini.
TNI Era Jokowi: Dari Cetak Sawah, Tanam Singkong, Robek Baliho
TNI di era Jokowi dianggap terlalu mencampuri urusan sipil. Yang terbaru adalah menurunkan baliho--yang merupakan ranah Satpol PP-Polri.
Setelah TNI, Terbitlah Polri: Kembalinya Dwifungsi Aparat?
Peran TNI menjadi perpanjangan tangan pemerintah sudah diredam, kini giliran Polri.
Abdul Haris Nasution: Sejarah Hidup Penggagas Dwifungsi Tentara
Nasution pernah ngambek dan meletuskan Peristiwa 17 Oktober 1952 karena urusan internal militer dicampuri sipil.
Soal Dwifungsi ABRI, MenPAN RB: Jangan Terlalu Curiga Sama TNI
Moeldoko meminta masyarakat tak perlu terlalu mencurigai soal adanya indikasi dwifungsi TNI hidup lagi karena Perpres 37/2019 akan dikeluarkan oleh presiden.
Soal Perpres Dwifungsi TNI, Moeldoko Sebut Strategi Kurangi Perwira
Moeldoko memberi penjelasan soal Perpres 37/2019 tentang jabatan fungsional TNI, salah satunya sebagai strategi mengurangi penumpukan perwira.
Perpres Bertentangan UU TNI, Luhut: Dulu Tak Banyak Kementerian
Permintaan agar sejumlah pos kementerian diisi oleh kalangan angkatan bersenjata merupakan hal yang wajar.
Luhut Pandjaitan: Pemerintah Tak Ada Niat Hidupkan Dwifungsi TNI
Luhut Pandjaitan menampik kekhawatiran sejumlah pihak yang mengaitkan Perpres No. 37 Tahun 2019 yang diteken Presiden Jokowi dengan Dwifungsi TNI.
Haris Azhar: Perpres Jabatan Fungsional TNI Bertujuan Politis
Perpres 37/2019 telah melanggar UU TNI. Sebab, UU TNI telah mengatur 8 pos kementerian yang dapat ditempati.
Perpres 37/2019 dan Kekhawatiran Bangkitnya Dwifungsi ABRI
Direktur Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai lahirnya Perpres Nomor 37 tahun 2019 justru mengakomodir adanya praktik bagi-bagi jabatan di tubuh TNI.
Komnas Ham Sebut TNI-Polri Bisa Diberi Jabatan Sipil Tertentu
"TNI maupun Polri bisa saja diberi jabatan. Misalnya di BNN, SAR, BNPT dan sebagainya, karena posisi tersebut penting bagi TNI yang punya pengalaman terkait itu."
Dwifungsi ABRI Telah Dihapus dan Tak Boleh Kembali Lagi
Menurut Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, reformasi TNI bukanlah perubahan melainkan pemurnian kembali peran dan wewenang TNI sesuai UUD 1945.
Kemendikbud Antisipasi 85 Ribu Guru Pensiun pada 2022
Kemendikbud akan mengantisipasi gelombang pensiun guru sebanyak 85.650 pada 2022 dengan melakukan berkoordinasi lebih lanjut melalui KemenPANRB.
Tentara Jadi Guru - Tirtografi
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menilai keputusan tersebut tidak tepat.
Sesalkan Kasus Robet, PSI Ingin Pasal Karet Pada UU ITE Dihapus
Menurut Sigit penangkapan tersebut sangat disayangkan apalagi hanya karena menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan aktivis Reformasi 1998.
Moeldoko Jamin Presiden Tak Akan Kembalikan Dwifungsi TNI
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjamin jika Presiden Joko Widodo tak akan mengembalikan dwifungsi TNI.