Indeks Dugaan Suap E-ktp

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam penyidikan baru kasus korupsi e-KTP dengan tersangka mantan anggota DPR Markus Nari.

Pengakuan tersebut disampaikannya setelah penyidik KPK menyodorkan sekitar tujuh foto yang terkait dengan kasus e-KTP.

Akom membantah terlibat dalam semua proses e-KTP karena pada saat itu dirinya bertugas di Komisi XI.

Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman menyesal tidak berani menolak intervensi dalam pengadaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri pada 2011-2012.

Agun memaparkan, meskipun pada Selasa (11/7) dirinya dijadwalkan memimpin rapat di DPR, namun dirinya tetap akan hadir dalam pemanggilan KPK.

Jazuli Juwaini, Jafar Hafsyah, dan Khatibul Umam Wiranu mengaku tidak mengenal Andi Narogong.

"Adapun mengenai aliran uang kepada Gamawan Fauzi sejumlah 4,5 juta dolar AS selain dibuktikan berdasarkan keterangan saksi M Nazaruddin juga didukung dengan keterangan Diah Anggraini," kata JPU KPK.

"Pansus Angket KPK ini tak hanya melawan proses yang sedang ditempuh KPK semata, tetapi juga melawan sikap mayoritas warga negara yang menginginkan adanya titik terang soal tangan-tangan penikmat uang haram e-KTP," kata Lucius.

Pengusaha teman dekat Gamawan Fauzi, Afdal Noverman mengklaim pernah memberikan pinjaman Rp1,5 miliar kepada mantan Mendagri itu untuk membeli tanah, biaya berobat dan membuka usaha peternakan.

KPK dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP untuk tersangka Andi Narogong.

Keponakan Ketua DPR RI, Irvanto Hendra Pambudi, yang juga salah satu pemilik PT Murakabi Sejahtera, menjelaskan status perusahaannya di lelang e-KTP.

Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Olly Dondokambey mengklaim tidak mengetahui ada istilah "Ngawal Anggaran" dan "Extra Money" yang disebut banyak saksi sering muncul dalam pembahasan proyek e-KTP di DPR.

Olly Dondokambey mengklaim dirinya tidak mengetahui sama sekali masalah proyek e-KTP. Dia juga membantah menerima suap 1,2 juta dolar AS terkait proyek e-KTP.

Mantan Sekretaris Panitia Lelang Pengadaan e-KTP, Pringgo Hadi Tjahyono mengaku telah mengembalikan duit suap ke KPK.

Staf BPPT yang menjadi anggota tim teknis di proyek e-KTP mengaku pernah bepergian bersama rekannya ke Florida untuk menghadiri seminar dengan dana dari pengusaha penyedia barang di proyek e-KTP. Nilai dananya 20 ribu dolar AS.

"Terakhir, saya sebagai Mendagri selama 2,5 tahun ini, saya mohon maaf, urusan selama saya menjabat 2,5 tahun belum tuntas-tuntas, yakni urusan e-KTP," kata Tjahjo

Dedi Priyono, kakak tersangka korupsi e-KTP, Andi Narogong, membenarkan pernah ada pertemuan di Ruko Fatmawati yang melibatkan para petinggi perusahaan pemenang tender e-KTP.

Jafar mengaku tidak mengetahui tentang asal-muasal pemberian uang sebesar Rp 1 miliar itu. Menurut Jafar, uang tersebut merupakan uang operasional fraksi Partai Demokrat.

Munawar mengatakan, kisah pemberian tersebut berawal saat dirinya dihubungi oleh Andi Narogong melalui telepon. Dalam perbincangan tersebut, Andi meminta Munawar untuk membantu pelaksanaan proyek e-KTP.

Politikus PAN, Teguh Juwarno menuding isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bohong mengenai adanya pembagian duit suap E-KTP ke sejumlah anggota DPR RI di ruang kerja politikus Golkar, Mustokoweni Murdi pada September-Oktober 2010.