Indeks Draf Rkuhp

Meski ditolak publik, DPR dan pemerintah tetap ngotot mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Apa langkah berikutnya?

Menurut rencana DPR akan mengesahkan RKUHP ini dalam rapat paripurna hari Selasa 6 Desember 2022 - ANTARA

Adies Kadir mengatakan setelah ketuk palu di tingkat I, maka RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.

Albert sebut RKUHP tidak bisa akomodir semua usulan publik. RKUHP tidak akan pernah sempurna dan selalu penuh perdebatan.

Komisi III DPR RI masih melakukan harmonisasi dengan pemerintah terkait draf RKUHP yang diharapkan selesai di akhir tahun 2022 ini.

DPR melalui rapat panitia kerja (panja) RUU KUHP akan memulai pembahasan pada 21 November 2022 dengan mengacu pada draf terbaru.

Menurut Plate, sebuah masukan bisa jadi lebih relevan untuk masuk ke produk hukum lain. DIM hanya akan berisi masukan yang dianggap relevan dengan RKUHP.

Mahfud MD berjanji masih ada waktu bagi pemerintah dan DPR melakukan perbaikan bahkan penghapusan pasal-pasal RKUHP yang dinilai bermasalah.

Arif mencontohkan potensi kriminalisasi wartawan pakai pasal pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara dan perangkat negara.

Menurut Bivitri, saat ini saja persekusi sudah kerap terjadi pada pasangan yang dianggap melakukan pelanggaran terkait kohabitasi.

Peneliti KontraS menilai meski delik Pasal 240 RKUHP bersifat materiil, tetapi ukuran dari kerusuhan itu tidak jelas rumusannya.

Pasal-pasal penghinaan baik terhadap presiden dinilai akan mengancam kebebasan berekspresi kendatipun terdapat pengetatan di sana sini.

Keputusan pemerintah dan DPR hanya membatasi pembahasan RKUHP hanya 14 pasal krusial saja menuai kritik. Semestinya dibahas komprehensif.

Di penjelasan Pasal 218 ayat 2 RKUHP disebutkan kritik bersifat konstruktif dan memberikan alternatif maupun solusi atau dilakukan dengan cara obyektif.

Pemerintah akan menjelaskan alasan perlu memasukkan pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP.

Jika pelaksanaan aborsi dilakukan oleh dokter, bidan, paramedis atau apoteker dapat dikenakan pidana dengan tambahan 1/3.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa pembahasan RKUHP masih membuka pintu diskusi selain 14 pasal prioritas yang dianggap krusial.

Selain RKUHP, Komisi III DPR juga menerima draf RUU Pemasyarakatan dari pemerintah.

Setelah pemerintah menyerahkan draf RKUHP secara resmi ke DPR, publik bisa mengakses secara terbuka setiap pasal dalam RKUHP tersebut.

Salah satunya alasan pemerintah belum buka draf RKUHP terbaru karena masih banyaknya masalah redaksional yang harus direvisi.