Indeks Dpr

DPR RI Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polhukam
Selasa, 5 Mar

DPR RI Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Pemerintah telah menugaskan lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (DJK) bersama DPR RI.
Pedemo Hak Angket Bakar Ban, Arus Lalin di Depan DPR Dialihkan
Polhukam
Selasa, 5 Mar

Pedemo Hak Angket Bakar Ban, Arus Lalin di Depan DPR Dialihkan

Para pedemo melakukan aksi bakar ban bertepatan saat anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat melakukan orasi di demo hari ini.
DPR Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen
Polhukam
Jumat, 1 Mar

DPR Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen

Mardani mengeklaim DPR akan segera merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas putusan MK terkait abang batas parlemen sebelum pemilu 2029.
Kenapa MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen?
Aktual dan Tren
Jumat, 1 Mar

Kenapa MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen?

MK akhirnya menghapus ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan menyarankan segera dilakukan perubahan. Simak penjelasan lengkap.
KUA Tempat Nikah Semua Agama, DPR Minta Regulasi & SDM Disiapkan
Kesra
Senin, 26 Feb

KUA Tempat Nikah Semua Agama, DPR Minta Regulasi & SDM Disiapkan

DPR mengingatkan Kemenag menyiapkan SDM untuk melayani masyarakat dari setiap agama yang akan melakukan pernikahan di KUA.
PDIP Unggul Sementara di Pileg 2024, tetapi Tak Sekuat Dulu
Periksa data
Kamis, 15 Feb

PDIP Unggul Sementara di Pileg 2024, tetapi Tak Sekuat Dulu

Jika dibanding dengan hasil Pemilu 2014 dan 2019 (ketika partai berlambang banteng itu juga menang pileg), keunggulan PDIP kali ini tak sedominan sebelumnya
Airlangga Jamin DPR Tak akan Makzulkan Jokowi, Ini Alasannya
Polhukam
Kamis, 18 Jan

Airlangga Jamin DPR Tak akan Makzulkan Jokowi, Ini Alasannya

Airlangga Hartarto mengklaim bahwa DPR tidak akan mungkin membuat kebijakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
DPR soal Temuan PPATK: Belum Jadi Kategori Mencurigakan
Polhukam
Selasa, 16 Jan

DPR soal Temuan PPATK: Belum Jadi Kategori Mencurigakan

DPR menilai PPATK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi terkait adanya penerimaan dana ratusan miliar dari luar negeri.
DPR Dorong Revisi UU Perkeretaapian Imbas Insiden di Cicalengka
Polhukam
Minggu, 7 Jan

DPR Dorong Revisi UU Perkeretaapian Imbas Insiden di Cicalengka

Kereta Api Turangga terlibat 'adu banteng' dengan Commuterline Bandung Raya di kawasan Cicalengka. Sebanyak empat orang tewas dalam insiden ini.
Teka-teki Calon Pengganti Firli Bahuri di Tangan Jokowi dan DPR
Polhukam
Rabu, 3 Jan

Teka-teki Calon Pengganti Firli Bahuri di Tangan Jokowi dan DPR

Pemilihan calon pengganti Firli Bahuri diminta tidak hanya didasarkan pada subjektivitas untuk mengamankan kepentingan Presiden maupun DPR.
DPR Harap Pemerintah Segera Bantu WNI Terdampak Gempa Jepang
Kesra
Selasa, 2 Jan

DPR Harap Pemerintah Segera Bantu WNI Terdampak Gempa Jepang

DPR meminta pemerintah memastikan seluruh kebutuhan para WNI yang terdampak gempa Jepang bila tak membutuhkan evakuasi.
Bagaimana Hubungan Presiden dengan DPR, MA, MK, MPR, & DPD?
Pendidikan
Kamis, 14 Des 2023

Bagaimana Hubungan Presiden dengan DPR, MA, MK, MPR, & DPD?

Presiden sebagai lembaga eksekutif punya hubungan dengan lembaga lainnya, mulai dari DPR, MK, MPR, MA, hingga DPD. Baca penjelasan lengkapnya di bawah ini.
RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usulan DPR, Siapa Penggagasnya?
Polhukam
Rabu, 6 Des 2023

RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usulan DPR, Siapa Penggagasnya?

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengaku heran RUU Daerah Khusus Jakarta itu tiba-tiba sudah menjadi draft UU.
Pemerintah Diminta Tak Terburu-buru Sikapi Divestasi Saham Vale
Ekbis
Jumat, 1 Des 2023

Pemerintah Diminta Tak Terburu-buru Sikapi Divestasi Saham Vale

DPR meminta pemerintah jangan terburu-buru menyikapi divestasi PT Vale Indonesia.
MK Serahkan Penentu Usia Capres ke DPR sebagai Pembentuk UU
Polhukam
Rabu, 29 Nov 2023

MK Serahkan Penentu Usia Capres ke DPR sebagai Pembentuk UU

Daniel mengatakan, persoalan terkait konstitusionalitas putusan 90 juga sebaiknya dijawab oleh pihak legislatif.