Terpopuler kemarin di

x

Mengkaji Usulan Muhaimin soal Penghapusan Jabatan Gubernur

Mengkaji Usulan Muhaimin soal Penghapusan Jabatan Gubernur

DPR Klaim Jokowi Belum Ajukan Nama Calon Gubernur BI

DPR

DPR belum menerima usulan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Vonis Bebas Bos Indosurya, DPR Minta JPU Lakukan Langkah Tegas

DPR meminta Mahkamah Agung (MA) melihat kembali seluruh fakta dalam kasus penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya.

6 Tuntutan Demo Perangkat Desa, DPR Janji Segera Realisasikan

Salah satu tuntutan perangkat desa adalah meminta Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Desa Abdul Halim Iskandar.

ICW: Pemilu Proporsional Tertutup Buka Ruang Nepotisme di Parpol

ICW menilai sistem proporsional tertutup berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab anggota legislatif kepada rakyat.

DPR Tepis Dukung Penambahan Masa Jabatan Kades demi Pemilu 2024

Komisi II DPR akan merevisi secara menyeluruh UU Desa, tak hanya soal perpanjangan masa jabatan kades saja.

Rencana Biaya Haji Naik, DPR: Sesuaikan dengan Kemampuan Jemaah

DPR berharap usulan kenaikan biaya haji sesuai dengan prinsip istitho'ah (kemampuan) berhaji jemaah.

Pengamat Ungkap Penyebab Masalah Pangan RI Belum Teratasi

Pengamat pertanian menilai masalah pangan belum terselesaikan lantaran Kementan hanya bisa mengatur dan mengendalikan produksi.

Alasan MK Tunda Sidang Uji Materi Sistem Proporsional Terbuka

Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan bahwa perubahan sistem sidang dari daring ke luring atas usulan DPR.

DPR kepada Kementan: Kalau Beras Surplus Kenapa Harus Impor?

Ketua Komisi IV DPR Sudin mempertanyakan data-data yang disajikan Kementan menyangkut produksi hingga ketersediaan beras.

8 Fraksi Penolak Sistem Pemilu Tertutup Ogah Dianggap Tim Hore

Politikus PDIP Bambang Pacul menilai agenda perkumpulan 8 fraksi DPR RI untuk menolak wacana sistem pemilu tertutup hanya sekadar aksi hore-hore belaka.

8 Fraksi di DPR Minta Hakim MK Bijak Pimpin Sidang Sistem Pemilu

Delapan fraksi di DPR mengutus anggota Fraksi Golkar Supriansa menjadi kuasa hukum yang memberikan pandangan kepada MK soal uji materi sistem Pemilu.

DPR Klaim Tidak Punya Hak untuk Bahas Perppu Cipta Kerja

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengatakan, pihaknya tidak mempunyai hak untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

DPR Minta Pemerintah Perbaiki dan Kaji Ulang Perppu Cipta Kerja

Irma Suryani menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) perlu dikaji dari berbagai sudut pandang.

Mahfud MD Pasrahkan ke DPR soal Substansi Perppu Ciptaker

Mahfud MD mengklaim penerbitan Perppu Ciptaker sudah selesai secara prosedur.

ICW soal Kinerja Legislasi DPR: Kerap Buru-buru & Abaikan Publik

ICW menilai DPR kerap membahas hingga mengesahkan berbagai RUU secara tidak serius sehingga membuahkan hasil yang bermasalah.

Formappi Soroti Sikap DPR yang Tidak Lagi Kritis ke Pemerintah

Formappi menilai pengawasan DPR kian lembek terhadap pemerintah dan ini menjadi pertanda lemahnya demokrasi.

DPR Bela Jokowi dari Pemakzulan karena Terbitkan Perppu Ciptaker

Menurut Dasco yang bisa menerbitkan Perppu bukan hanya Jokowi saja, tetapi juga presiden-presiden sebelumnya.

UU IKN Lahir Prematur Dari Naskah Akademik Amburadul

Naskah akademik yang menjadi landasan utama UU IKN dikerjakan serampangan. Ia digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi keinginan pemerintah.

"Ada Kompromi-Kompromi Politik dalam UU MD3"

"Namanya DPR ... Ketika terjadi perdebatan alot, mesti ada solusi," kata Firman dari Fraksi Golkar. Maka, lahirlah pasal-pasal kontroversial.

JELAJAH

X

Indeks Kontak Kami

DarkLight