Indeks Djan Faridz

DPP PPP mempersilakan kubu Muktamar Jakarta pimpinan Humphrey Djemat untuk bergabung lagi dengan partai itu. Syaratnya, dukungan PPP tetap untuk Jokowi-Ma'ruf.

PPP baru akan menetapkan ketua umum secara resmi setelah pilpres 2019. Sejauh ini, mereka masih belum menemukan nama lain selain Suharso Monoarfa.

Hasil Muktamar Jakarta 2015 dari DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 15-16 November 2018.

"Pengunduran diri Bapak Djan Faridz akan diumumkan pada forum Mukernas [Musyawarah Kerja Nasional], yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 15-16 November mendatang."

Djan berharap pernyataannya itu tidak diartikan membelot dari pasangan yang didukungnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Djan Faridz mengatakan Ahok dan Djarot akan meningkatkan gaji guru agama sekolah Islam. Untuk itu ia menilai umat islam akan rugi apabila pasangan nomor urut dua itu tidak terpilih.

Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama enggan mengomentari pendapat Partai Demokrat mengenai dukungan Djan Faridz yang dideklarasikan Senin lalu. Partai Demokrat menilai dukungan Djan Faridz untuk Ahok itu sudah tidak ada gunanya lagi.

Ketua DPW PPP Kalbar Sutarmidji dari kubu Djan Faridz menyatakan pihaknya menolak hasil muktamar islah beberapa hari lalu karena dinilai sudah melanggar Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau yang kerap disapa JK telah mengajak bicara Djan Faridz sebelum menghadiri acara penutupan Muktamar VII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kehadiran orang nomor satu di negeri ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya islah di partai berlambang Ka'bah tersebut.

Dalam rangka mempersatukan dua kubu yang berpolemik yaitu Djan Faridz dan Muhammad Romahurmuziy alias Romi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana menggelar Muktamar VIII pada 8-11 April 2016 mendatang.

Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz menegaskan tidak akan menghadiri Muktamar Islah partai berlambang Ka'bah tersebut yang rencananya bakal dilangsungkan pada 8 April 2016 mendatang.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Emron Pangkapi menegaskan, partainya akan menggelar Muktamar VIII untuk islah pada 8 hingga 11 April mendatang.

Sidang perdana gugatan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz terhadap Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ditunda.

Suryadharma Ali mengirimkan surat ke forum Musyawarah Kerja Nasional IV Partai Persatuan Pembangunan. Salah satu poin dalam surat tersebut menyatakan bahwa SDA masih memegang tampuk kepemimpinan selaku Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung tahun 2011 silam.

Partai Persatuan Pembangunan versi Romahurmuziy alias Romi menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Ancol, Jakarta. Namun, kubu PPP hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz tampaknya belum bersedia memenuhi undangan Mukernas tersebut.