Indeks Desa Fiktif

Penghentian alokasi dana desa di Konawe, Sulawesi Tenggara berdasar temuan fisik desa dan cacat administrasi dalam pembentukannya.

Kementerian Keuangan membekukan sementara penyaluran dana desa sampai verifikasi jumlah desa fiktif bisa diketahui secara pasti.

Komisi V DPR RI tak sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal desa fiktif.

Tito Karnavian meminta kepala daerah memverifikasi ulang daerah di wilayahnya.

Menurut Kemendagri, empat desa yang disebut fiktif merupakan desa yang sah secara historis dan sosiologis.

Sri Mulyani mengancam akan menarik kembali dana desa yang digelontorkan bila ada desa yang terbukti fiktif.

Kemendes mengklaim punya ukuran sendiri untuk menilai desa fiktif, sehingga saat ini disebut tak ada.

13 orang utusan Kementerian dalam Negeri berangkat ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, guna mengusut dugaan 'desa fiktif'.

Polisi temukan dua desa yaitu Wiau dan Napoha yang sama sekali tidak berpenduduk, hanya ada papan nama desa dan kantor desa yang terbuat dari rumah kayu.

Wapres mengatakan hal itu mencegah kemunculan desa fiktif dan memperbaiki data statistik jumlah desa.

Mendes Abdul Halim Iskandar menyatakan tidak ada desa fiktif.

Selain desa fiktif, penyelewengan dana desa juga termasuk proyek palsu. 

ICW menilai kemunculan desa fiktif merupakan risiko terbesar dari pengawasan dana desa.

Ganjar Pranowo berpendapat, munculnya desa siluman bisa menjadi titik balik evaluasi dan perbaikan data pemerintah.

Juru Bicara KPK mengatakan bahwa KPK belum bisa bergerak sendiri terkait kasus itu karena perlu data awal.

Indonesia saat ini memiliki 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa.

Menteri Sri Mulyani mengeluhkan kemunculan desa-desa minim penduduk atau fiktif sejak digulirkannya program dana desa. Seperti apa?

Tito Karnavian mengaku telah meminta Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Merdisyam untuk menindak pelaku desa fiktif itu.

KPK mencatat 34 desa bermasalah, tiga di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada namun SK pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.