Indeks Daftar 200 Nama Mubalig

Mubalig menjadi sebuah profesi, perubahan tak terelakkan untuk mengisi dahaga kelas menengah Indonesia yang religius.

Rating program dakwah didominasi konten Islam, pangsa pasar yang besar di Indonesia.

Meski memicu polemik, menteri agama bersikeras tak akan mencabut surat rekomendasi 200 mubalig.

Lukman Hakim Saifuddin menjawab kontroversi rekomendasi mubalig yang dikeluarkan kementeriannya.

MUI menilai masih ada beberapa acara televisi yang kompetensi dan rekam jejak mubalignya tidak begitu jelas.

Kemenag sendiri menyatakan 200 nama mubalig yang dirilis lembaganya tidak wajib diikuti oleh masyarakat maupun lembaga pemerintah.

Ada yang menilainya penting dan mendesak, ada pula yang memandang hal itu mereduksi peran mubalig jadi sebatas profesi.

Menag Lukman Saifuddin mengatakan, para mubalig akan diverifikasi oleh MUI.

Kemenag mengakui salah satu nama dalam daftar 200 mubalig sudah meninggal dunia.

Setidaknya ada tiga mubalig yang menolak masuk dalam daftar rekomendasi keluaran Kementerian Agama. Kemenag malah berencana menambah nama.

"Tidak [mengesampingkan], hanya untuk memberikan seumpamanya kriteria dan kode etik. Sama dengan anda, wartawan, kan punya organisasi dan kode etik, perlu terdaftar. Seperti itulah, [mubalig] terdaftar," kata JK.

Lukman minta maaf jika banyak mubalig atau tokoh yang tidak nyaman namanya berada di dalam daftar tersebut.

Menag menyebut daftar mubalig merupakan usulan dari berbagai unsur masyarakat.

"Sebaiknya itu dicabut lah. Itu kekonyolan yang tidak perlu," kata Fadli.

Kemenag seharusnya merilis daftar nama mubalig yang dilarang agar lebih memudahkan masyarakat.

MUI mengimbau publik tidak menjadikan perilisan daftar 200 nama mubalig oleh Kemenag sebagai bahan polemik.

Rilis 200 nama mubalig yang dikeluarkan Kemenag dikhawatirkan memecah belah para mubalig.

Kemenag mengeluarkan rilis awal 200 nama mubalig. Daftar bisa jadi bertambah bila ada masukan dari masyarakat dan memenuhi kriteria Kemenag.

200 nama mubalig tersebut dirilis, untuk merespons pernyataan masyarakat, terkait penceramah yang bisa mengisi kegiatan keagamaan mereka.