Indeks Blok Rokan

Produksi minyak di Wilayah Kerja Rokan atau Blok Rokan naik menjadi 161 ribu bph usai diambilalih Pertamina dari Chevron.

Blok Rokan telah menyetor Rp2,7 triliun ke kas negara usai dua bulan dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Peralihan pengelolaan Blok Rokan beriringan dengan perpindahan karyawan dari Chevron ke Pertamina.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati bilang akan mengebor 161 sumur hingga akhir 2021. Kemudian dilanjutkan mengebor 500 sumur pada 2022.

Blok Rokan sebelumnya dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) selama 50 tahun.

Chevron bakal mengoperasikan 2-3 rig saat penandatanganan dilakukan, lalu menjadi 5 rig pada Agustus 2020.

Chevron memprediksi kerugian akibat illegal tapping atau pencurian minyak di blok Rokan sepanjang 2019 mencapai Rp23 miliar.

PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) sudah menghentikan pengeboran minyak sejak tahun 2019.

Perusahaan holding finansial asal Korea Selatan, DH Group resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Nindya Karya terkait revitalisasi pemipaan Blok Rokan dan pengembangan kilang Dumai milik Pertamina senilai Rp60 triliun.

Proses alih kelola dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina molor dari target karena tak kunjung mencapai kesepakatan.

Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) mendeteksi adanya pencurian minyak dari pipa fasilitas milik PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Blok Rokan.

Pertamina menyatakan penerbitan global bond senilai USD750 juta tidak hanya untuk membiayai  pengambilalihan Blok Rokan. Utang itu juga dipakai untuk sejumlah proyek strategis Pertamina. 

Sebagai perusahaan BUMN milik pemerintah, hutang Pertamina dinilai adalah menjadi hutang negara.

Sekjen ISNU Muhammad Kholid Syeirazi mempertanyakan pemberlakuan ketentuan bonus tanda tangan dalam kontrak pemenang lelang blok migas.

Mekanisme pembayaran signature bonus seharusnya tidak diterapkan sebab mengesankan bahwa Pertamina membayar uang yang dimiliki negara kepada negara kembali.

Indonesian Resources Studies (IRESS) menyebutkan penguasaan Blok Rokan, Riau oleh Pertamina melanggar konstitusi dan ada yang tidak sesuai dengan permen ESDM.

Perdana melakukan lifting perdana Minyak hasil Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan yang sebelumnya dikelola Chevron.

Sulit untuk tidak mengaitkan kebijakan Jokowi saat ini dengan upaya mendulang suara untuk Pilpres 2019. Nasionalisasi Blok Rokan salah satuya.

Presiden Jokowi mengklaim, gelar adat yang diperoleh dari masyarakat Riau karena keberhasilannya menguasai Blok Rokan. 

Pemerintah belum memutuskan siapa yang memenangkan lelang pengelolaan Blok Corridor.