Indeks Belanja Apbn

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja APBN tahun depan sebesar Rp3.061,2 triliun akan difokuskan untuk beberapa agenda penting.

Belanja negara baru terserap Rp2.351,1 triliun hingga Oktober 2022. Angka itu mencapai 75,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp3.106,4 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan masih ada dana sekitar Rp1.200 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 belum dibelanjakan.

Astera Primanto Bhakti menyebut, masih terdapat 40 pemda yang belum melaporkan penganggaran belanja wajibnya sebesar 2 persen kepada pemerintah pusat.

Ajib Hamdani menilai, ada dua hal yang menjadi alasan pemerintah menurunkan belanja negara di tahun depan.

Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 mencapai Rp3.041,7 triliun. Turun 2,08 persen dibanding tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan, kepala negara ingin seluruh konsumsi belanja pemerintah dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi.

Kemenkeu merilis update terbaru APBN Kita mulai belanja hingga penerimaan pajak. Secara khusus pajak menunjukkan kinerja positif karena harga komoditas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus sebesar Rp73,6 triliun pada semester I-2022. Surplus tersebut setara dengan 0,39 persen dari PDB.

Kemenkeu mencatat belanja negara baru mencapai Rp938,2 triliun sampai dengan akhir Mei 2022.

Jokowi menyatakan APBN, APBD dan BUMN merupakan uang rakyat yang seharusnya tidak digunakan untuk pembelian produk impor.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan jumlah simpanan dana pemda di perbankan mencapai Rp191,5 triliun per April 2022.

Menperin sebut ada lebih dari Rp1.000 triliun potensi belanja barang dan modal baik di pusat maupun daerah yang bisa genjot pembelian produk dalam negeri.

Sri Mulyani sebut realisasi belanja negara mencapai Rp2.587 triliun atau 92,9% dari pagu sebesar Rp2.784,9 triliun per 24 Desember 2021.

Realisasi belanja subsidi energi per Oktober 2021 naik 20 persen dari Rp81,3 triliun pada Oktober 2020.

Fraksi Gerindra DPR RI menyoroti minimnya kontribusi belanja APBN di sejumlah sektor terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Indef mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2020 yang sama dengan tahun lalu.

Bambang mengatakan Kementerian/Lembaga pusat dan daerah tak menghabiskan anggaran untuk perjalanan dinas.

Defisit APBN hingga April 2019 jauh lebih tinggi dibanding catatan pada periode yang sama tahun lalu.

APBN tercatat mengalami defisit sebesar Rp101,96 triliun per Maret 2019. Angka defisit itu setara dengan 0,63 persen dari PDB.