Indeks Baleg Dpr
Panja RUU Desa DPR RI Sepakat Dana Desa Naik 20 Persen
Nantinya setiap desa akan menerima dana desa senilai Rp2 miliar, naik dari sebelumnya sekitar Rp1,1 miliar hingga Rp1,3 miliar per tahun.
Perppu Cipta Kerja ke Rapur, DPR Dinilai Hilang Harga Dirinya
DPR didesak untuk membatalkan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Beranikah DPR Menolak Perppu Cipta Kerja Jokowi?
DPR memiliki hak untuk menyetujui atau tidak Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi.
DPR Kebut Bahas RUU POM usai Munculnya Gangguan Ginjal Akut
RUU Pengawasan Obat dan Makanan (POM) merupakan bawaan dari DPR periode 2014-2019 dan segera dirampungkan usai muncul kasus gangguan ginjal akut.
Alasan Baleg DPR Masukkan Pasal Kewajiban Ibu di RUU KIA
Selain tentang masalah cuti melahirkan, kewajiban ibu yang diatur pada RUU KIA dinilai Komnas Perempuan berpotensi membakukan peran domestik perempuan.
DPR Tak Kaget Pengusaha Keberatan Cuti Melahirkan di RUU KIA
Menurut Luluk, pengusaha memang selalu keberatan dalam memenuhi hak pekerja, seperti soal cuti melahirkan yang ada di draf RUU KIA.
Baleg DPR Targetkan RUU KIA Sah Jadi UU pada Oktober 2022
Saat ini RUU KIA masih menunggu ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR di rapat paripurna pada 28 Juni 2022 mendatang.
DPR Ajak Pengusaha Diskusi soal Aturan Cuti Melahirkan di RUU KIA
Melalui RUU KIA, DPR ingin perusahaan memikirkan aturan cuti melahirkan 6 bulan untuk karyawan perempuan & 40 hari untuk karyawan laki-laki.
Baleg Setuju RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna, Cuma PKS Menolak
Dari 9 fraksi, hanya Fraksi PKS yang konsisten menolak RUU TPKS disahkan menjadi UU dengan dalih harus sinkronisasi dengan RUU KUHP.
Ketua Baleg Minta Publik Maklum Bila RUU TPKS Belum Sempurna
Ketua Baleg mengklaim DPR bersama pemerintah sedang membuat torehan sejarah untuk memenuhi harapan masyarakat yang menantikan kehadiran RUU TPKS.
Pemerintah Klaim DIM RUU TPKS Berpihak pada Korban
Pemerintah memastikan DIM RUU TPKS sudah memenuhi hak korban, keluarga korban, dan saksi termasuk restitusi bagi korban.
Baleg Ingin RUU TPKS Bisa Rampung Pada 5 April 2022
Pimpinan Baleg berharap RUU TPKS sudah bisa disahkan sebelum masa reses yang akan dimulai pada 15 April-16 Mei 2022.
Fraksi Golkar Beri Catatan meski Setuju Dilakukannya Revisi UU PPP
Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya partipasi publik dalam proses pembahasan revisi UU PPP sebagai upaya mendukung perbaikan UU Cipta Kerja.
Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker
Revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan Undang-Undang.
Pemerintah Rumuskan 623 Daftar Inventarisasi Masalah RUU TPKS
Substansi 623 DIM RUU TPKS menyinggung soal hukum acara pidana hingga penanganan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual.
Rapat Bamus DPR Tunjuk Baleg Bahas RUU TPKS dengan Pemerintah
Rapat Bamus DPR RI juga menetapkan agenda Rapat Paripurna DPR pada Selasa (18/1) adalah pengambilan keputusan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR.
Ketua DPR Sambut Komitmen Jokowi Percepat Pengesahan RUU TPKS
Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna usai reses.
RUU TPKS Batal Masuk Rapat Paripurna DPR
Baleg memastikan tak ada penetapan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna hari ini.
DPR Apresiasi Pemerintah Bentuk Gugus Tugas RUU TPKS
Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
7 Fraksi di Baleg DPR Setuju RUU TPKS Jadi Usul Inisiatif DPR
Meski PKS menolak & Golkar meminta ditunda, RUU TPKS tetap akan dibawa ke tahap pembahasan dan pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR RI.